FGD Peran Perangkat Desa Dalam UU Desa

Posted by on April 20, 2010 in Foto | 0 comments

FGD Peran Perangkat Desa Dalam UU Desa

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Sejak era reformasi sampai sekarang, desa selalu menjadi alat politik dan sering dibohongi. Padahal dahulu kades sampai-sampai dijuluki bupati cilik. Seseorang kalau mau menjadi camat, ia akan sulit mewujudkan keinginannya jika tidak mendekati para kades. Namun kini posisi desa dianggap tidak ’’seksi’’ dan sering terkesampingkan secara politik.

Demikian dikemukakan Suryokoco, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kedudukan Perangkat Desa dalam RUU Pemerintahan Desa, di Fakultas Hukum Undip, Selasa (20/4)

”Sampai kini kita belum punya undang-undang tentang desa yang jelas. Pada 8 Maret 2006 DPR berjanji akan mengajukan hak inisiatif terkait RUU Pemdes, kemudian fraksi-fraksi di DPR menyatakan RUU tentang Desa akan diundangkan pada tahun 2007, namun sampai kini itu semua tidak terbukti,” kata Suryokoco.

Pergeseran agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 yang memasukkan pembahasan RUU tentang Desa dan komitmen untuk melahirkan UU Desa tersendiri, tandas dia, merupakan babak baru.  ”Secara politik penyusunan UU Desa tersendiri akan semakin mempertegas otonomi desa,” imbuh Suryokoco.

Sumber Suara Merdeka Cetak

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *