Pemikiran RUU Desa Disampaikan Pada Fraksi PDI Perjuangan

Posted by on April 28, 2010 in Program, UTAMA | 0 comments

Pemikiran RUU Desa Disampaikan Pada Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta- RPDN : Dalam rangka partisipasi publik terkait dengan berkembangnya gagasan dibuatnya RUU Desa oleh Pemerintah yang tentunya akan masuk ke DPR RI untuk dibahas, maka RPDN melalui surat tertanggal 27 April 2010 berkirim surat kepada Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran pemikrian gagasan.

Berikut adalah isi lengkapnya :

USULAN & MASUKAN

UU PERDESAAN

(tentang desa, pemerintah desa dan pembangunan perdesaan )

 

Mengingat Bahwa :

  1. UUD Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang. Yang dalam hal ini dapat disebut sebagai desa atau sebutan lainnya.
  2. Kebutuhan masyarakat Perdesaan terhadap regulasi baru yang lebih memihak kepentingan mereka karena pembangunan yang sudah berjalan lebih menitik beratkan pada masyarakat perkotaan yaitu jasa, industri dan perdagangan. Menunjuk pada pusat sebaran kependudukan, desa adalah kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan yaitu dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58% di antaranya adalah orang desa dan 70% nya adalah petani.
  3. Diperlukan sebuah UU yang komprehensif dan holistik menyangkut desa dan perdesaan, dimana memuat kedudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, alokasi anggaran dari APBN dan APBD untuk desa, sumber-sumber ekonomi desa, termasuk tata kelola sumber daya alam, demokrasi, dan birokrasi desa.
  4. UU desa dan pembangunan perdesaan juga memuat sebuah desain dan strategi baru pembangunan yang menempatkan desa sebagai arus utama pembangunan nasional. Masyarakat desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan berdaulat dalam menentukan nasib mereka sendiri dan bukan obyek pembangunan seperti selama ini.
  5. Desa sebagai bagian yang strategis dalam tata kelola pemerintahan, maka pemerintahan desa selayaknya posisi sebagai daerah otomon tingkat III

 

Menimbang Bahwa :

  1. Sosok Apatar Desa dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya selama ini dipandang sebagai pemimpin masyarakat yang lugu, sederhana, sabar, nrima (tidak banyak menuntut), dan ciri-ciri lain yang mencitrakan mereka adalah pamong yang patuh kepada atasan, dekat dengan rakyat, dan bersedia bekerja keras untuk rakyat.
  2. Adanya gerakan kepala desa menuntut hak politik dan hak pencalonan tanpa ada batasan periode masa jabatan tetapi dibatasi umur yang “sepertinya” sudah mendapat angin segar dari DPR RI.
  3. Adanya gerakan kepala desa yang menuntut agar masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun yang “sepertinya” sudah mendapat angin segar dari DPR RI.
  4. Adanya gerakan perangkat desa yang menuntut agar di PNS kan seperti yang dilakukan pada sekretaris desa
  5. Adanya janji politik pada saat kampanye pemilihan legislatif tentang dana untuk desa “satu desa – satu miliar”

 

Memperhatikan Bahwa :

  1. Pengaturan tentang desa diatur dalam UU 32 tahun 2004 yang terdiri satu bab, enam bagian yang terdiri dari 17 pasal dirasa masih perlu mendapat perhatian yang mendasar yaitu :
    1. Adanya pasal diskriminatif antara pemerintah daerah dengan desa dimana Pasal 112 : Biaya kegiatan pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah dibebankan pada APBD, sedang dalam pasal tentang desa tidak disebutkan dengan jelas bahwa pemilihan kepala desa dibebankan pada APBDesa
    2. Adanya pasal diskrimasi dalam pasal 202 ayat (3) yang menyebutkan Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
    3. Adanya pasal yang tidak mengikuti atau mendasarkan pada kelaziman masa jabatan kepala pemerintahan dan badan perwakilan yang ada, Pasal 204 : Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dan pasal 210 ayat (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
    4. Adanya pasal yang dirasakan kurang demokratis yaitu Pasal 210 ayat (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
  2. Dengan sangat sedikitnya pasal tentang desa dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, da singkatnya waktu menyusun Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa maka terdapat terdapat banyak aturan yang berakibat pada ketidak konsistenan mendasar pada UU 32 tahun 2004 tersebut. Beberapa pasal dalam PP 72 tahun 2005 dipandang perlu mendapat perhatian antara lain :
    1. Pengangkatan Sekretaris Desa dalam pasal 25 ayat (2) yang merupakan wewenang Sekda, jelas bertentangan dengan pasal 24 dimana disebutkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa dibantu oleh Perangkat Desa termasuk Sekretaris Desa.
    2. Pasal 44 point (i) berikut penjelasannya menyebutkan bahwa yang dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa adalah yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun yang ditetapkan dengan PERDA yang mengacu pada UU 22 tahun 1999 atau 2 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.
    3. Sumber pendapatan desa sesuai pasal 68 ayat (1) point ( b ) menyebutkan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa dimungkinkan terjadi salah tafsir dan polemik di tingkat kabupaten apabila tidak disebutkan besarannya

 

Mengusulkan :

Pertama   Dibuat Undang Undang khusus yang mengatur desa dan pembangunan perdesaan sehingga didalamnya memuat banyak hal tentang desa dan pembangunan perdesaan. UU Perdesaan tersebut yang tidak hanya membahas masalah pemerintahan desa, melainkan juga masalah pembangunan perdesaan.

Kedua :    UU Perdesaan tersebut setidaknya dibuat dengan semangat beberapa hal sebagai berikut :

  1. Umum :
    1. a.    Perdesaan adalah kesatuan kawasan wilayah ekonomi dengan kerjasama antar desa dengan pertimbangan potensi ekonomi yang dimiliki.
    2. b.   Desa adalah daerah otomon yang merupakan kesatuan wilayah administratif yang memperhatikan hak asal usul, adat istiadat, potensi ekonomi dan prakarsa masyarakat.
  2. Penyelengara Pemerintahan
    1. Penyelenggara pemerintahan desa adalah Pemerintah desa dan Badan Permusyawatan Desa
    2. Pemerintah Desa terdiri Kepala desa dan perangkat desa
    3. c.    Perangkat desa meliputi sekretariat desa; kepala urusan pelaksana teknis pemerintahan desa dan kepala kewilayahan desa.
    4. Perangkat desa mendapat perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi ( diskriminasi dalam UU 32 2004, pasal 202 : sekdes diisi  PNS dan perangkat desa lain tidak di PNS kan )
    5. Ketentuan masa jabatan kepala desa diberlakukan mengikuti ketentuan masa jabatan publik lain dengan pertimbangan hubungan emosial dan kultural yang berlaku maka dapat dipilih salah satu dari dua hal sebagai berikut :
      1. Lima tahun dan dapat dipilih kembali ( tanpa pembatasan periode 2 kali )
      2. Sepuluh tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
    6. Urusan pemerintahan desa meliputi urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa yang diatur melalui peraturan desa.
    7. Badan Permusyawaratan desa terdiri dari :
      1. Hasil Pemilihan
      2. Ketua Lembaga Desa
      3. Tokoh Agama
      4. Tokoh Adat
  3. Perencanaan Pembangunan Desa dan pengembangan kawasan perdesaan. Diperlukan sebuah standart kerja perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan ( pengembangan kawasan dilakukan dalam konteks kerjasama antar desa dalam satu kawasan perdesaan yang mengacu pada kebijakan Rencana Tata Ruang  kabupaten )
  4. Keuangan Desa meliputi hal hal :
    1. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa
      1. Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten dengan minimal 25 % hak bagi hasil pajak dan retribusi yang dipungut kabupaten dan propinsi dan minimal 20 % dari dana perimbangan daerah yang sepenuhnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur desa.
      2. Dana Alokasi Khusus Belanja Aparatur Desa yang diberilkan oleh  Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Ini mendasarkan pada semangat penyiapan dana atas tugas tugas perbantuan pemerintah kepada desa.
    2. Badan Usaha Milik Desa
      1. Bidang usaha yang menjadi hak BUMDes untuk mengelola
      2. Kepastian hukum atas BUMDes yang sehingga mampu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga khususnya perbankan
    3. APB Desa, Pertanggungjawaban APB Desa
  5. Lembaga Desa Lain
  6. Kerjasama antar desa dalam  kerangka pengembangan kawasan perdesaan dan pembangunan infrastruktur desa

 

Demikian bebrapa pemikiran dan usulan yang disampaikan. Kami siap untuk melakukan prosentasi dan pertemuan lebih lanjut membedah usalan pemikiran yang kami ajukan.

 

 

Jakarta , 27 April 2010

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara

Pengurus Pusat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>