RPDN : Ada Upaya Sistematis Rusak Desa !

Posted by on Mei 29, 2012 in Liputan Media | 0 comments

RPDN : Ada Upaya Sistematis Rusak Desa !

Jakarta (29/05/2012) – “ Setelah 2 tahun menunggu, akhirnya kami (RPDN) bisa beraduensi tentang RUU Desa ini, terima kasih atas kesempatannya” demikian ungkap Suryokoco Saputro, Pemimpin Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara membuka dialog dengan Pansus RUU Desa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR (24/05/2012).

Ada beberapa catatan penting yang disampaikan RPDN dalam agenda tersebut , diantaranya agar pemerintah bisa melanjutkan apa yang pernah menjadi usulan dari Moh. Hatta tentang pemberian otonom ke 3 yaitu daerah otonom desa, bukan cuma daerah otonomi 1 ataupun 2. Ide ini sempat terlontar sebelum berhenti ketika orde baru berkuasa, karena pada saat itu ada upaya penguatan desa untuk politisasi partai tertentu.

RPDN juga melihat adanya upaya sistematis dari pemerintah untuk merusak desa, karena didalam ruu desa yang sedang dibahas ini mengangap desa tidak ada dalam struktur pemerintahan sehingga peraturan yang dibuat desa gampang untuk dimentahkan.

“Republik ini tidak lebih menghargai desa daripada jaman colonial Hindia Belanda, saat itu memang tidak ada hak otonom buat desa, tapi Hindia Belanda memberiakan desa hidup “ kata Suryokoco, “ Seorang Kepala Desa pada jaman itu bagaikan raja kecil yang berkuasa penuh di desa “

Yang terjadi sekarang ini seorang Kepala Desa kehilangan otorisasi, apalagi dalam hal pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Kepala Desa menjadi tidak memiliki kewenangan mengangkat, memberhentikan Sekdes yang notabene adalah bawahannya.

Tentangg desa diharapkan mampu meningkatkan aparatur pemerintahan desa dalam mendukung otonomi desa dan memwujudkan desa dalam garda terdepan dalam pembangunan bangsa.

Menjadi sebuah ambivalen ketika dlm semangat keberadaan desa, keragaman desa, kelebihan desa, hak asal-usul desa tetapi dalam uu desa yg diusulkan pemerintah mengatur desa demikian rigit demikian detil BPD seharusnya seperti apa, perangkat desa harus seperti apa dan bahkan sekdes diusulkan PNS, dst.

“Sebenarnya yang sedang disampaikan pemerintah akankah memberi penghormatan hak-hak adat , hak-hak asalusul atau sebenarnya menjadikan desa sebagai alat pengendalian birotikrasi, Ketika sekdes menjadi PNS, ini menimbulkan pertanyaan besar ada apa dibelakang ini. Oleh karena kalo toh smgtnya spti itu bnyk hal yang harus dikaji menjadi catatan-catatan penting bagi Pansus RUU Desa.

Menyikapi pasal 35 dalam RUU Desa ini dimana sekdes diisi PNS sementara perangkat desa lainnya tidak, pandangan kami (RPDN) adalah terjadi diskriminasi didalam pemerintahan desa dan itu jelas sekali dlm UUD Negara mengamanatkan agar tidak terjadi diskriminasi. Sama-sama bekerja di bawah kepala desa tetapi mereka diperlakukan beda, dan kami mendukung teman-teman PPDI untuk berjuang untuk anti diskriminasi.

Dalam masa jabatan kepala desa, RPDN melihat agak berbeda, kami memberikan pilihan dengan 2 opsi, pertama jabatan kepala desa memiliki masa jabatan politik jadi berkiblat pada 5 tahun, tapi tidak dibatasi 2x slama masyarakat menghendaki. Opsi ke 2 adalah 10 tahun dengan catatan hanya 2x masa jabatan , dengan asumsi jika pension dari kepala desa dan masih dalam usia produktif kepala desa tidak stagnan dalam karir politik

Sumber :  http://www.ppdi.or.id/2012/05/rpdn-ada-upaya-sistematis-rusak-desa/

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *