Dana Besar untuk Desa, Jangan Dipakai Dagangan Kampanye

Posted by on December 18, 2013 in Liputan Media | 0 comments

Dana Besar untuk Desa, Jangan Dipakai Dagangan Kampanye

Senayan – RUU Desa telah sah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Rabu (18/12). Dengan demikian, desa akan punya tujuh sumber pendapatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa berasal dari berbagai arah. Di antaranya, pendapatan asli desa, dana transfer APBN, hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan APBD propinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat.

UU Desa juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah dalam APBN.

“Dukungan dana ini diharapkan mampu memberikan dorongan masyarakat desa untuk menumbuhkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal di pedesaan,” kata anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi PKS Hermanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/12).

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengingatkan bahwa anggaran bagi setiap desa sebesar Rp 1 miliar dari jatah APBN tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, faktanya adalah 10 persen dana APBN itu diambil dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara Suryokocoko Suryoputro mengimbau para anggota DPR agar jangan menjadikan pengesahan UU Desa sebagai dagangan kampanye.

Sumber : http://www.jurnalparlemen.com/view/7234/dana-besar-untuk-desa-jangan-dipakai-dagangan-kampanye.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>