UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

Posted by on December 18, 2013 in Aksi, Siaran Pers, UTAMA | 0 comments

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

SIARAN PERS

Setelah melalui proses panajang akhirnya DPR mensahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Meski diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak dan masing sangat mungkin dilakukan perubahan dengan proses hukum yang berlaku, setidaknya UU Desa mampu diselesaikan oleh DPR.

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) menyampaikan perhargaan pada DPR yang telah mengakomudir beberapa usulan yang pernah disampaikan melalusi surat kepada fraksi pada 27 April 2010 mapupn pada saat RDPU 24 mei 2012 yang antara lain terakomudir adalah :

  • Mengusulkan agar dihapuskan perlakuan diskriminatif antara sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya, karena sebenarnya kedudukan mereka adalah sama, dan suasana yang tidak adil dan perbedaan imbalan yang sangat tidak layak berakibat pada rusaknya tatanan hubungan kerja yang harmonis yang pada akhirnya berakibat pada tidak dapat terwujud efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa
  • Mengusulkan UU Desa tidak hanya mengatur Desa, Pemerintah Desa tetapi juga mengatur PERDESAAN, sebagai kawasan pembangunan ekonomi desa.
  • Mengusulkan pengaturan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu kabupaten.

Tidak ada sesuatu buatan manusi adalah sempurna, pun demikian UU Desa. RPDN menyadari hal tersebut dan oleh karena akan mempelajari lebih lanjut dan kemudian apabila dipandang peelu akan melakukan langkah hukum yang proporsional atas beberapa hal yang perlu diberi catatan.

PERTAMA,

RPDN merasa perlu untuk mencermati semangat Reformasi yaoitu membatasi kekuasaan yang salah satunya menghasilkan Pembatasan masa jabatan Presiden dan para kepala daerah Hanya dua periode menjabat.

Yang kemudian akan dicermati adalah apakah ketentuan UU Desa  Pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat  (2)            Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sesuai dengan semangat Reformasi dan memiliki dasar pemikiran sosiologis, historis dan filosofis yang tepat ?

Dan yang menjadi perhatian RPDN  dan perlu dicermati adalah DIM yang dibuat oleh partai dapat disampaikan sebagai berikut :

  • PDI Perjuangan yang memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
  • Partai GOLKAR, Demokrat dan GERINDRA memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”.
  • PAN, PPP dan PKB memberi catatan  “Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”
  • PKS member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali  sampai usia saat pendaftaran maksimal 50 tahun”
  • HANURA member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Tidak ada satupun dari partai  / fraksi yang memberi batasan 3 periode dengan masa jabatan 6 tahun. Ada apa sebenarnya…?

 

KEDUA,

Dalam mendorong semangat Wajib Belajar 12 Tahun atau setara SLTA, maka menjadi sebuah pertanyaan ketika dalam UU Desa pasal 33 menyebutkan (d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Menurut RPDN ini tidak sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, ketika wajib belajar adalah 12 tahun yang artinya berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat.

Dalam catatan RPDN, draf RUU Desa awal disebutkan “Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;” dan juga menurut catatan RPDN semua fraksi menyepakati dalam DIM,

Mengapa dalam perjalanan pembahasan ada perubahan yang sangat mengagetkan, sarn sebaiknya adalah sekaligus tidak perlu dibuat persyaratan pendidikan, dan biarlah tiap daerah mengartikan sendir dalam perdanya sesuai kondisi masyarakatnya….?

KETIGA,

Ketika Kepala Desa diijinkan untuk tiga periode, mengapa BPD tidak pula diberi hak yang sama. dalam UU Desa pasal 56 menyebutkan  (2)         Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan  Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat kembali menjadi anggota untuk 2 (dua) kali masa keanggotaan. Apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip kesamaan hak dalam pemerintahan ?

KEEMPAT,

Ketika kita dengan jelas ditunjukkan bagaimana Presiden, Menteri, Anggota DPR, DPRD juga Kepala Daerah yang semuanya dipilih langsung seperti Kepala Desa tidak ada larangan menjadi pengurus Partai Politik, mengapa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik mengapa kepala desa dilarang ?. Hal ini dapat dilihat pada UU Desa Pasal 29 Kepala Desa dilarang: (g.) menjadi pengurus partai politik, kami sepakat dengan hal ini apabila DPR kemudian juga mengatur pejabat publik (hasil pemilihan umum) dilarang merangkap menjadi Pengurus Partai.

KELIMA

Himbauan dan seruan kepada para calon legislatif yang sangat mungkin menggunakan hasil UU Desa sebagai “dagangan kampanye” diharapkan agar jujur menyampaikan, dan tidak memberikan keterangan sesat, semisal :

  • Satu Desa Satu Miliar, sementara faktanya tidak sebesar itu.
  • 10% dari APBN langsung ke kas desa, sementara faktanya 10% tidak dari besaran APBN tetapi 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Semoga juga nasib UU Desa ini tidak seperti UU 22/1999 (disahkan 7 mei 1999 dekat pemilu 7 Juni 1999) dan UU 32/2004 (disahkan 15 oktober 2004 dekat pemilu 5 April 2004) yang disahkan mendekati Pemilu dan menghasilkan ketidak mampuan diaplikasi dan harus dilakukan pengulangan penyusunan Perundangan.

Akhirnya RPDN menghimbau kepada semua pihak untuk bisa mencermati dan menerima UU Desa dan apabila dirasa ada beberapa hal yangd inilai kurang pas maka tidak perlu kemudian menjadi permasalahan dan dipermasalahan apabila ada pihak yang kemudian melakukan uji materi atas UU Desa ini.

Jakarta, 18 Desember  2013

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara

Pimpinan Pusat

Ketua

Suryokoco Suryoputro

085 865 275 733

0888 0131 7164

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>