BATALKAN CALEG INCUMBENT

Posted by on April 7, 2014 in Aksi, Siaran Pers | 0 comments

BATALKAN CALEG INCUMBENT

Meminta KPU :

BATALKAN CALEG INCUMBENT

Anggota DPR / MPR 2009 – 2014

Karena tidak setia PANCASILA & UUD

 

 

MENIMBANG :

  • Relawan Pemberdayaan Desa  Nusantara (RPDN), sejak 3 April 2013 telah menghimbau Desa Tanpa Atribut Kampanye.  Hal ini mendasar pada :
  • UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102  pasal (2) disebut Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 17  menyebutkan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
    • RPDN sejak 12 Juli 2013, telah mengajak warga desa untuk TOLAK MUKA LAMA, dengan alasan anggota DPR 2009 – 2014 telah melakukan pembohongan dalam janji menyelesaikan UU Desa.
    • RPDN sebagai organisasi Peduli Desa dengan semangat Mencerdaskan Masyarakat Desa, Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa menuju Desa Mandiri Bahagia Sejahtera telah mengingatkan tidak menjadi UU Desa sebagai dagangan Kampanye sejak 18 Desember 2013, dan pada kenyataanya anggota DPR 2009 – 2014 secara nyata telah mengikari semangat Reformasi yaitu membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali, sementara dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa memberi hak Kepala Desa menjabat 3 kali menjabat baik berturut turut maupun tidak, dari yang sebelumnya hanya 2 kali.

 

MENGINGAT :

  • RPDN sebagai Organisasi yang berasaskan Gotong Royong yang menyadari penuh sebagai Eka Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara, meyambut baik Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yaitu membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang pada dasarnya adalah Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Pancasila adalah Dasar Negara yang tidak bisa disejajarkan dengan tiga pilar lainnya.
  • RPDN melihat anggota DPR pasca reformasi  2003 – 2013 telah terbukti melanggar UUD dengan bukti 503 ‘judicial review’, sebanyak 167 diantaranya dikabulkan oleh MK, ini artinya sah dan terbukti anggota DPR dan Pemerintah SBY telah melakukan tindakan pelanggaran UUD
  • Undang Undang No 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 51 ayat 1 huruf (f) menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945”
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang memiliki visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan salah satu misinya Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

MEMUTUSKAN :

  • Mendesak KPU untuk MEMBATALKAN kepesertaan Calon Legislatif DPR RI / DPD RI /  DPRD yang pada saat ini adalah anggota DPR (2009 – 2014) hal ini berdasar pada :
  1. Tugas KPU yaitu melakukan Verifikasi pada UU no 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR DPD dan DPRD, Pasal 58 ayat (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR.
  2. Keberadaan caleg yang berasal dari anggota DPR (2009 – 2014) terbukti telah tidak memenuhi ketentuan UU no 8 Tahun 2012 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 51 ayat  (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf  (f.) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • Mendesak KPU untuk melakukan persiapan langkah PENGANTIAN CALON TERPILIH, apabila calon terpilih adalah Anggota DPR 2009 -2014, Hal ini mendasarkan pada UU no 8 Tahun 2012   BAB XV  PENGGANTIAN CALON TERPILIH, Pasal 220 ayat  (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: huruf (c.) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

Dan akhirnya kami mengajak segenap masyarakat untuk ikut mendukung dengan cara Tidak GOLPUT dan Tidak Memilih Caleg DPR RI yang sekarang menjabar / anggota DPR RI 2009 – 2014,  atas nama pembelajaran politik baik untuk masyarakat maupun partai politik di Indonesia

 

 

Jakarta, 7 April 2014

Salam Indonesia Jaya

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara

Suryokoco Suryoputro

Ketua Pengurus Pusat

085 865 275 733

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>