Prabowo Menyesatkan Desa

Posted by on June 12, 2014 in Siaran Pers | 0 comments

Prabowo Menyesatkan Desa

Belum genap sepekan dari Relawan Desa mengirimkan surat Tantangan Komitmen Calon Presiden tentang desa, indikasi menjadikan Desa dan Aparaturnya sebagai obyek kampanye telah terjadi.

Surat RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) tertanggal 30 Mei 2014 dan diterima oleh  sekretariat tim capres pada 5 juni 2014 adalah tantangan untuk capres tidak mempolitisasi desa dan berani memberikan jawaban tegas dan terukur atas beberapa pertanyaan.

Tantangan tersebut adalah :

Dalam rangka usaha peningkatan kecerdasan politik masyarakat desa khususnya dan Seluruh Indonesia pada umumnya, maka RPDN dengan ini menyampaikan permohonan pernyataan resmi dari pasangan calon Presiden Wakil Presiden terkait dangan tindak lanjut dari Undang Undang Desa no 6 tahun 2014.

Pernyataan resmi yang dimaksud adalah :

(1) Kapan Peraturan Pemerintah tentang Desa semua bisa diselesaikan…?

Bahwa, dalam UU Desa setidaknya terdapat 10 kata Peraturan Pemerintah (PP), yang setidaknya harus dibuat paling lambat 2 tahun sejak diundangkan ( diesbutkan dalam Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan).

Bahwa sebuah PP, sepenuhnya dalam otoritas pemerintah dan dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah penanggungjawab utama dalam hal lahirnya PP, oleh karenanya kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN PERATURAN PEMERINTAH terkait desa akan diselesaikan semua, sesuai amanat UU Desa ?”

(2) Kapan Alokasi Dana Desa dapat Penuh dianggaran di APBN…?

Bahwa, dalam UU Desa pasal 72 ayat (1) huruf (b) menyebutkan pendapatan desa bersumber dari  “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;”, ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. dan ayat (4) menyebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Dalam penjelasan disebutkan “Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap”.

Dalam hal alokasi dana desa yang bisa dilakukan secara bertahap, maka, kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN / di Tahun Anggaran Kapan, Alokasi Dana Desa sesuai amanat UU Desa dijanjikan akan direalisasikan ?”

(3) Berapa Kepantasan Aparat Desa mendapatkan Penhasilan tetap dari Negara…?

Bahwa, dalam UU disebut dalam Pasal 66 ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan; dan ayat  (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal penghasilan tetap tiap bulan apratur desa, maka kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “Berapa KEPANTASAN aparatur desa menerima PENGHASILAN TETAP dari APBN, dan di Tahun anggaran kapan Penghasilan Tetap Aparatur Desa tersebut dapat direalisasikan ?”

(4) Berkomitmen Tidak Melibatkan Aparat Desa dalam Kampanye .

Bahwa, dalam UU Desa dalam Pasal 29 huruf (j) disebutkan Kepala Desa dilarang  ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan Pasal 51 huruf (j) disebutkan Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Bahwa oleh karenanya kami berharap ada pernyataan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “MELARANG APARATUR DESA 9 Kepala Desa dan Perangkat Desa ) terlibat dalam kampanye Pemenangan Pilpres, baik langsung maupun tidak langsung, baik sebagai tim sukses ataupun Relawan”

PRABOWO MENJAWAB DENGAN DUGAAN PELANGGARAN

Niat baik Prabowo dengan mendukung deklarasi kebangiktan desa di Rumah Polonia pada selasa (10/06) yang patut diduga menghadirkan Kepala Desa aktif, Perangkat Desa Aktif dan PNS  (Sekretaris Desa), menunjukkan bahwa Prabowo berserta tim nya telah mengikari dan patut diduga dengan sadar dan sengaja memasukkan para kepala desa, perangkat desa dan sekretaris desa yang hadir dalam wilayah pelaku tindak pelanggaran UU Pemilu Presiden wakil Presiden dan UU Desa.

Undang Undang No.  42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sangat jelas dan tegas melarang Aparat Desa dan PNS terlibat menjadi pelaksana maupun peserta kampanye.

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa juga sangat jelas dan tegas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang  ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Jadi dimana sebenarnya slogan “Menyelamatkan Indonesia” itu diterapkan, kalo orang desa saja (Kepala Desa dan Perangkat Desa ) malah dijerumuskan dalam wilayah pelanggaran peraturan perundangan ?

Dimana komitmen membangun mulai dari desa kalo membangun kesadaran taat hukum saja tidak mampu diajarkan oleh Calon Presiden…?

Harapan Relawan Desa, Prabowo segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hadir dalam Deklarasi Kebangkitan Desa karena secara langsung atau tidak langsung telah mengajarkan sikap tidak terpuji yaitu tidak patuh pada peraturan perundangan

Salam Jaya Desa Desa Indonesia

Jakarta, 12 Juni 2014

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara

Pimpinan Pusat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>