Relawan Desa Menantang Capres

Posted by on June 9, 2014 in Aksi, Siaran Pers, UTAMA | 0 comments

Relawan Desa Menantang Capres

Dalam hal desa menjadi seksi karena menjelang pemilihan legislatif telah disahkan UU Desa, maka para caprespun ternyata dalam visi misi menyebutkan urusan desa dalam alinia khusus. Meski sama sama memiliki 8 hal utama, tenyata ada sisi penempatan yang berbeda.

Berikut adalah catatan kami :

PRABOWO – HATTA – no urut 1

Dalam Agenda Program Nyata untuk menyelamatkan Indonesia, Point ke II Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan angka ke 6 menyebutkan :

Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah ( Rp. 1 milyar ) per Desa / Kelurahan per tahun langsung ke Desa / Kelurahan dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang APBN yang disiapkan sebesarRp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 Desa / Kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu :

  1. Jalan, jembatan dan irigasi Desa dan pesisir
  2. Listrik dan air bersih desa
  3. Koperasi Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga keuangan mikro
  4. Lumbung desa
  5. Pasar Desa
  6. Klinik dan Rumah Sehat Desa
  7. Pendidikan danWirausaha Muda Desa
  8. Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa

Hal lain yang mungkin dapat dimaksudkan terkait dengan desa ada angka 3 tentang pendirian bank Tani Nelayan serta angka 8 mempercepat reforma agraria,

Pemahaman yang bisa ditangkap adalah bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (minimal sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. – pasal 72 UU Desa ) sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

JOKOWI – JK – Capres – no urut 2

Dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) disebutkan dalam angka ke 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerrah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam hal Desa lebih detail dalam agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8  menyebutkan :

Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan member penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama

  1. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise dan pendampingan.
  2. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
  3. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan.
  4. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif.
  5. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
  6. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.
  7. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.
  8. Kami berkomitmen menjalankan program – program investasi Pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustry kerakyatan dan sebagainya) dengan pola share-holding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Hal lain yang mungkin terkait dengan Desa adalah angka 9 tentang melindungi dan memajukan masyarakat adat

Pemahaman yang bisa ditangkap adalah komitmen menjaga semangat dan jiwa UU Desa dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat adat.

Catatan Relawan Desa

Dalam hal agenda untuk desa, kedua capres lebih kurang hampir senafas, bahasa normatif dan menjadi lebih penting adalah terkait 3 issu utama yang ada dalam UU Desa terkait komunitas aparat desa maupun komunitas peduli desa.

  1. Kapan peraturan perundangan dan kebijakan penterjemahan UU Desa dapat diselesaikan secara keseluruhan ?
  2. Kapan alokasi dana desa sesuai amant UU Desa dapat direalisasikan secara utuh dan penuh dalam APBN ?
  3. Berapa besaran penghargaan / penghasilan tetap apartur desa yang akan ditetapkan dalam kebijakan pemerintah yang akan mereka (capres) pimpin ?

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dan konsisitensi seperti apa yang akan dilakukan capres dan timnya menyangkut larangn aparatur desa (kepala Desa dan perangkat desa) yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu ?

Surat permohonan pernyataan telah dikirim kepada semua capres oleh RPDN pada 4 Juni 2014. Semoga sebelum masa kampanye berakhir, Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden ada yang memberikan jawaban.

Menjadi sebuah kepantasan bagi kami, Relawan Desa untuk menganggap tidak ada yang serius yang sedang diperjuangkan atau diperhatian oleh pasangan calon bila tidak memberikan jawaban, mengingat pertanyaan atau kebutuhan pernyataan Relawan Desa adalah hal yang mudah diberikan bila mereka memahami proses kebijakan.

Mari kita menunggu……

Lihat :

http://www.youtube.com/watch?v=JnNUQmS6AWQ

http://chn.ge/1tsgDQL

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>