Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Posted by on September 6, 2014 in Aksi, Liputan Media | 0 comments

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Jakarta – RPDN : Pergerakan Desa Gerbang Sari┬ádalam Kongres Pergerakan Desa 2014 menegaskan perlu adanya sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan rakyat dalam menyusun program program pembangunan nasional, khususnya yang menyangkut kedesaan.

“Kita sebagai elemen Pergerakan Desa Gerbang Tani, didukung sekitar 20 ormas berorientasi kedesaan, ingin membantu kesulitan kesulitan pemerintah, ketika mereka memiliki APBN dengan suatu pola yang tidak menguntungkan pada masa transisi ini. Melalui konggres ini kita ingin menyusun pokok pikiran, bahwa kemitraan pemerintah dengan rakyat, dalam hal ini komunitas kedesaan, ingin kita sinergikan dengan moto bekerja bersama rakyat”, kata Ketua Gerbangsari, Ir. Joko Wandyatmoko, Msi. Disela-sela Kongres Pergerakan Desa 2014 di Grand Cempaka hotel, Jakarta, Jumat (05/09).

Kedua, lanjut Joko, Kongres Pergerakan Desa juga ingin menyampaikan persoalan krusial lainnya, yakni perlu adanya suatu pola pembiayaan yang elegan terhadap komunitas kedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat desa bisa bangkit, menjadi enterprenuer yang handal, bangkit dari kemiskinan, dan dapat terentas dari pengangguran.

“Karena yang kami harapkan itu bukan sekedar bantuan pemerintah, namun kail, bagaimana agar orang menjadi mampu membangun dirinya sendiri, keluarganya, dan bersama-sama elemen rakyat seluruhnya mewujudkan masyarakat adil makmur. Jadi yang utama bagi kami adalah membentuk manusianya, bagaimana agar memiliki kemampuan menjadi wirausaha yang tangguh. Revolusi mental itu revolusi diri. Faktor dalam”, ujarnya.

Joko menjelaskan, fakta luar biasa dimana dalam kurun waktu 2007-2014, komunitas desa mampu mendorong terbitnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensi terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ini yakni suatu nilai cukup besar hampir mencapai10 persen dari dana perimbangan, atau sekitar Rp 200 triliun lebih pertahun.

“Kalau ini kita tidak berninergi dengan pemerintah, itu bisa menjadi malapetaka, mubazir, atau bahkan bisa membuat pemerintahan desa masuk bui. Dan secara politik juga bisa membuat pemerintahan Jokowi tidak populer, pencitraan tidak baik”, ucapnya.

Joko mengingatkan, dalam kampanye Pilpres lalu, Jokowi ingin mengucurkan Rp 1,4 miliar pertahun perdesa. Bila hal tersebut tidak terealisasi maka tentunya hanya akan dianggap bluffing kampanye saja.

“Karena itu dalam kongres ini kami ingin mengsinkronkan kerjasama dengan pemerintah, apapun keadaannya. Bilamana kenyataannya anggaran hanya mampu pada porsi tertentu, bila pemerintah transparan, maka kami juga akan no problem. Tidak ada preseden menjadi ketidak-percayaan. Kita akan bersama membangun negeri. Sebab UU No 6 itu revolusi. Ketika desa itu ada duit, maka akan ada loncatan. Desa-desa yang makmur akan membuat negara ini makmur, bukan sebaliknya”, papar Joko.

Joko menegaskan, karena itulah perlu adanya kinerja yang kompak antara pemerintah dengan elemen pergerakan desa.

“Saya berharap pemerintah baru dengan segala kondisinya, itu cukup pede, bekerja secara demokratis, secara merakyat, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Dan itu saya yakin tidak akan ada kesulitan setelahnya, karena nawaitu yang sesuai itu. Jadi harapan kami, pemerintah dapat melakukan persuasi kepada rakyatnya dengan baik, terutama kami harap elemen elemen pergerakan desa dapat mewarnai kebijakan kebijakan yang akan diambil. Jangan sampai kebijakan diambil tanpa pernah melibatkan sedikitpun dari elemen pergerakan desa”, pungkas Joko

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ikut hadir dalam acara.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>