DPR Tak Pantas Digaji

DPR Tak Pantas Digaji

Baru sepekan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) dilantik, kita sudah melihat tidak adanya semangat membangun bangsa dan negara dengan cara cara yang beradab. Yang dipertontonkan oleh anggota DPR hanyalah atraksi atraksi sandiwara perebutan kekuasaan tanpa ada semangat Pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam bertindak. Bila teguh dengan ke Tuhan an Yang Maha Esa, maka tidak ada satupun agama Tuhan yang mengajarkan memilih pemimpin dengan cara menang kalah. Dalam menentukan pemimpin dalam beragama selalu mendasar pada semangat siapa yang paling layak karena kemampuan dan kepantasannya. Bila teguh berpegang pada Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tidak ada perebutan pemimpin dengan cara cara yang tidak beradab. Teriak teriak, mencaci maki, saling bersahutan bahkan sampai “menyembunyikan” palu sidang, itu semua adalah cara manusia yang tidak beradab dalam bermusyawarah. Bila teguh dalam Persatuan Indonesia, maka tidak perlu bermusyawarah bergantung pada pertemuan SBY dan Megawati. Sidang di DPR MPR adalah persidangan untuk dan atas nama masyarakat pemilih, oleh karenannya meski hanya berseloroh rasanya kurang tepat ketua umum Gerindra mengatakan “Sudah ya, kalian siap-siap berperang,”. Bila berpegang pada Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, maka yang harus diutamakan adalah “hikmat”, “hikmat” adalah pertimbangan yang masuk akal, berdasarkan pengetahuan dan pengertian; kesanggupan menggunakan pengetahuan dan pengertian untuk memecahkan masalah. Hikmat artinya tidak bebal, tidak bodoh, dan tidak gila. Bila berpegang pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka menjadi sangat tidak berkeadilan ketika wakil rakyat bekerja tidak optimal untuk bangsa dan negara tetapi mendapatkan gaji dan fasilitas yang tidak kecil dari negara. Hentikan Perseteruan Pemilihan Presiden Lahirnya dua kubu Koalisi “Merah Putih” dan “Indonesia Hebat” adalah keberlanjutan dari perseteruan dalam pemilihan Presiden. Haruskah ini terus berlanjut, dipertontonkan kepada segenap generasi bangsa sikap yang tidak kesatria dan jumawa..? Jangalah pertandingan / kontestansi Presiden menghasilkan sikap, yang juara pongah / sombong dan yang kalah kemudian marah. Akankah semua ini juga berlanjut saat pelantikan Presiden, partai pendukung presiden terpilih mengerahkan massa dan koalisi partai pemenang legislatif berkehendak menggagalkan pelantikan…? Hentikanlah semua perseteruan kontestasi, banyak peermasalah rakyat yang harus diselesaikan. Indonesia belum cukup siap untuk menghadapi pasar bebas asia, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, dan masih banyak pengharapan masyarakat desa yang masih jauh dari penyelesaian meski sudah ada UU Desa. Dalam kesempatan ini Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara menyerukan : Untuk Jokowi, Prabowo, Megawati, SBY, Ical hentikanlah perseteruan yang hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk Ketua umum Partai dan para penasehat partai jaga dan kendalikan anggota partai anda yang kini duduk di DPR untuk mengutamakan kerja untuk rakyat bukan kerja untuk partainya. Untuk Jokowi, SBY, Menteri Keuangan dan Sekretariat DPR RI, dalam 3 bulan ke depan, seluruh anggota DPR RI layak untuk tidak menerima gaji. Setidaknya sampai anggota DPR mampu menunjukkan...

Read More

Inilah Alokasi Anggaran Desa APBN 2015

Inilah Alokasi Anggaran Desa APBN 2015

Jakarta – RPDN : Banyak pihak yang berharap berlebihan tehadap lahirnya UU Desa yang akan serta merta akan ada dana bensar masuk ke desa, merujuk pada janji janji calon presiden. Berapakah sebenarnya alokasi anggaran bersumber dari APBN 2015, banyak spekulasi yang berkembang bahkan hanya dengan  asumsi asumsi sama rata. Dasar besaran Alokasi Anggaran Desa bersumber dari APBN sebenarnya sangat tergantung pada besaran tranfer daerah di kabupaten. Apakah ada dana satu miliar atau satu koma empat miliar untuk tahun anggaran 2015..? Berikut adalah rincian Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari APBN 2015 yang ditetapkan oleh Pimpinan Badan ANggaran DPR RI dan Menteri Keuangan.. silahkan klik disini untuk mendapatkan data...

Read More

Diskusi bersama Merdesa Institute

Diskusi bersama Merdesa Institute

Jakarta – RPDN : Aktivis mahasiswa 77/78 yang mengabdikan diri dalam aksi pelestarian hutan dan konservasi bersama organisasi non-pemerintah SKEPHI (Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia), Indro Tjahyono mengatakan, kehebatan desa terletak pada nilai dan potensinya. Didukung oleh UU Desa/UU No. 6 Tahun 2014, seharusnya presiden dan wakil presiden terpilih secara tegas menyatakan fokusnya dalam pembangunan desa. “Pengembangan desa bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi, untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, desa memiliki peranan yang penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara,” kata Indro dalam diskusi dengan topik “Membangun Negara dari Desa” yang diselenggarakan Merdesa Institute, di Jakarta, Selasa (30/9) . Untuk memperkuat desa, kata dia, sektor pertanian harus dikuatkan. Selama ini, pemerintah belum memberikan wujud dukungan nyata kepada petani atau masyarakat yang ada di desa. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap perkebunan dan kehutanan rakyat. “Industri berbasis pertanian harus dikembangkan, sekaligus merubah orientasi kebijakan menjadi produsen. Hal ini akan membuat terjadi perimbangan antara desa dengan kota,” tambah dia. Indro memberikan contoh soal keberhasilan Korea Selatan dalam membangunan negaranya, yang berawal dari penataan kondisi di setiap desa yang ada di negara tersebut lewat ketahanan pangan, papan, dan energi di setiap desa. “Pemerintah memberikan bantuan, peralatan, dan masyarakat disana merancang sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka,” jelas Indro. Dalam kesempatan yang sama, Suryokoco Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara mengingatkan agar UU Desa dilihat sejarah kelahirannya. Suryokoco menandaskan, sampai saat inidesa masih hanya sebatas komuditas politik semata. Selengkapnya …  ...

Read More

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Jakarta – RPDN : Pergerakan Desa Gerbang Sari dalam Kongres Pergerakan Desa 2014 menegaskan perlu adanya sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan rakyat dalam menyusun program program pembangunan nasional, khususnya yang menyangkut kedesaan. “Kita sebagai elemen Pergerakan Desa Gerbang Tani, didukung sekitar 20 ormas berorientasi kedesaan, ingin membantu kesulitan kesulitan pemerintah, ketika mereka memiliki APBN dengan suatu pola yang tidak menguntungkan pada masa transisi ini. Melalui konggres ini kita ingin menyusun pokok pikiran, bahwa kemitraan pemerintah dengan rakyat, dalam hal ini komunitas kedesaan, ingin kita sinergikan dengan moto bekerja bersama rakyat”, kata Ketua Gerbangsari, Ir. Joko Wandyatmoko, Msi. Disela-sela Kongres Pergerakan Desa 2014 di Grand Cempaka hotel, Jakarta, Jumat (05/09). Kedua, lanjut Joko, Kongres Pergerakan Desa juga ingin menyampaikan persoalan krusial lainnya, yakni perlu adanya suatu pola pembiayaan yang elegan terhadap komunitas kedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat desa bisa bangkit, menjadi enterprenuer yang handal, bangkit dari kemiskinan, dan dapat terentas dari pengangguran. “Karena yang kami harapkan itu bukan sekedar bantuan pemerintah, namun kail, bagaimana agar orang menjadi mampu membangun dirinya sendiri, keluarganya, dan bersama-sama elemen rakyat seluruhnya mewujudkan masyarakat adil makmur. Jadi yang utama bagi kami adalah membentuk manusianya, bagaimana agar memiliki kemampuan menjadi wirausaha yang tangguh. Revolusi mental itu revolusi diri. Faktor dalam”, ujarnya. Joko menjelaskan, fakta luar biasa dimana dalam kurun waktu 2007-2014, komunitas desa mampu mendorong terbitnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensi terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ini yakni suatu nilai cukup besar hampir mencapai10 persen dari dana perimbangan, atau sekitar Rp 200 triliun lebih pertahun. “Kalau ini kita tidak berninergi dengan pemerintah, itu bisa menjadi malapetaka, mubazir, atau bahkan bisa membuat pemerintahan desa masuk bui. Dan secara politik juga bisa membuat pemerintahan Jokowi tidak populer, pencitraan tidak baik”, ucapnya. Joko mengingatkan, dalam kampanye Pilpres lalu, Jokowi ingin mengucurkan Rp 1,4 miliar pertahun perdesa. Bila hal tersebut tidak terealisasi maka tentunya hanya akan dianggap bluffing kampanye saja. “Karena itu dalam kongres ini kami ingin mengsinkronkan kerjasama dengan pemerintah, apapun keadaannya. Bilamana kenyataannya anggaran hanya mampu pada porsi tertentu, bila pemerintah transparan, maka kami juga akan no problem. Tidak ada preseden menjadi ketidak-percayaan. Kita akan bersama membangun negeri. Sebab UU No 6 itu revolusi. Ketika desa itu ada duit, maka akan ada loncatan. Desa-desa yang makmur akan membuat negara ini makmur, bukan sebaliknya”, papar Joko. Joko menegaskan, karena itulah perlu adanya kinerja yang kompak antara pemerintah dengan elemen pergerakan desa. “Saya berharap pemerintah baru dengan segala kondisinya, itu cukup pede, bekerja secara demokratis, secara merakyat, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Dan itu saya yakin tidak akan ada kesulitan setelahnya, karena nawaitu yang sesuai itu. Jadi harapan kami, pemerintah dapat melakukan persuasi kepada rakyatnya dengan baik, terutama kami harap elemen elemen pergerakan desa dapat...

Read More

Info Bea Siswa

Info Bea Siswa

Berikut adalah informasi Beasiswa bersumber dari sebuah millis Australia Award Scholarship LPDP Scholarship DIKTI Scholarship a. Dalam Negeri b. Luar Negeri  Turkey Government Scholarship General Cultural Scholarship India USA Government Scholarship a. (http://www.aminef.or.id/index.php) b. (http://www.iief.or.id) Netherland Government Scholarship Korean Government Scholarship Belgium Government Scholarship Israel Government Scholarship Sciences Po France Utrecht University Netherland Prasetya Mulya Business School Indonesia Brunei Darussalam Government Scholarship Monbugakusho Scholarship Japan Paramadina University Master Fellowship Indonesia PPM School of Management Indonesia University of Twente Netherland Sweden Government Scholarship Chinese Government Scholarship Taiwan Government Scholarship United Kingdom Government SCholarship Panasonic Scholarship Japan Ancora Foundation Scholarship Asian Public Intellectuals Fellowship Japan AUN/SEED-Net Scholarship Art Asia Major Scholarship Korea National University of Arts Ritsumeikan Asia Pacific University Japan Seoul National University Korea DIKTIS Overseas Scholarship Honjo International Scholarship Foundation Japan IDB Merit Scholarship Programme for High Technology International HIV & Drug Use Fellowship USA Nitori International Scholarship Foundation Japan School of Government and Public Policy Indonesia Inpex Scholarship Foundation Japan Asia University Taiwan Macquaire University Australia Semoga...

Read More