Beasiswa Pascasarjana Untuk Calon Dosen 2014

Beasiswa Pascasarjana Untuk Calon Dosen 2014

Kepada Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri 2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dosen untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana syarat minimal bagi dosen, dengan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menawarkan kembali Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk Calon Dosen Tahun 2014. Persyaratan dan tata cara melamar dapat dilihat pada Pedoman BPP-DN untuk Calon Dosen sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada laman pendaftaran : http://beasiswa.dikti.go.id/bppdn. Unduh Surat Tawaran Calon Dosen Sumber :...

Read More

Beasiswa untuk lulusan SMA 2014

Beasiswa untuk lulusan SMA 2014

Sejak 2012, BII bersama Maybank Foundation menyelenggarakan program beasiswa penuh bernama “BII-Maybank Foundation Scholarship” yang memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (S1) di universitas terkemuka di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Beasiswa ini mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, laptop, tunjangan buku & internet dan asuransi kesehatan selama 4 tahun masa studi. Tahun ini, dibuka kembali “BII-Maybank Foundation Scholarship” Batch II bekerja sama dengan 9 universitas negeri terkemuka di Indonesia yaitu: Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor Universitas Padjajaran Institut Teknologi Bandung Universitas Gadjah Mada Universitas Airlangga Universitas Brawijaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Hasanuddin Program bagus ini mencerdaskan putra-putri maupun sanak saudara. Berikut  cara pendaftarannya : http://www.bii.co.id/about/scholarship/Pages/How-to-apply.aspx Registrasi kami buka hingga Jumat, 29 Agustus 2014. Mohon bantuan untuk mensosialisasikan program ini ke rekan-rekan BMT lainnya. Tim BII-Maybank Scholarship PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) | Corporate Communications | Corporate Social Responsibility Dept. Sentral Senayan III, 25th. fl. | Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta Pusat 10270 Ph. 021-2922 8888 ext. 32426 Fax. 021-29039051 Scholarship@bankbii.com Sumber : BC BB dari Relasi Relawan Pemberdayaan  Desa...

Read More

Peluang Pendampingan Bisnis Oleh BI

Peluang Pendampingan Bisnis Oleh BI

BISNIS ANDA ingin disupport BANK INDONESIA, Bank Sentral Republik Indonesia, agar mampu Bersaing di Dunia International jg siap berkompetisi  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015? Daftarkan perusahaan anda segera untuk mengikuti BUSINESS COACHING / pendampingan usaha “GRATIS” selama 6 Bulan Kriteria Peserta Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) : Wirausaha bergerak di : (a.) usaha dibidang apapun yg ingin dikembangkan ke ekspor dan (b.) sektor agribisnis (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) / hasil olahannya / turunannya Usaha telah dijalankan *maksimal 5th Akan lbh baik jk memiliki legal usaha, minimal SIUP / PIRT utk makanan dlm kemasan Menyampaikan Rencana Pengembangan Usaha singkat (Business Plan) Membutuhkan Business Coach Berkomitmen mengikuti keseluruhan program Diutamakan belum pernah mjd pemenang program Wirausaha sejenis Domisili di SUMUT & ACEH, SUMBAR & KEPRI, SUMSEL & BANGKA BELITUNG, JABAR, JATENG, NTB, NTT Apa yang akan dapatkan? Ilmu Step Bisnis Kelas Dunia Jaringan ke Organisasi Bisnis National & Internasional serta Organisasi Pertanian Nasional &  Internasional Pendampingan Usaha & Monitoring selama 6 bln Promosi Usaha Form dan pendaftaran : SUMUT & ACEH di www.wubisumut.com  Email : citra_a@bi.go.id  atau info@wubisumut.com JABAR  di www.wubijabar.com  Email : ainur_rk@bi.go.id  atau info@wubijabar.com  JATENG  di www.wubijateng.com  Email : hesti_cs@bi.go.id  atau info@wubijateng.com SUMSEL&BABEL di www.wubisumsel.com Email : miko_b@bi.go.id  atau info@wubisumsel.com SUMBAR&KEPRI di www.wubisumbar.com  Email : laura_ns@bi.go.id  atau info@wubisumbar.com NTB  di www.wubintb.com  Email : e_ariesty@bi.go.id  atau info@wubintb.com NTT  di www.wubintt.com  Email : bogo_g@bi.go.id  atau info@wubintt.com BISNIS ANDA ingin disupport BANK INDONESIA? Pin BB : 25D67385 Sms only : 0838-69-797979 Sumber :...

Read More

Prabowo Menyesatkan Desa

Prabowo Menyesatkan Desa

Belum genap sepekan dari Relawan Desa mengirimkan surat Tantangan Komitmen Calon Presiden tentang desa, indikasi menjadikan Desa dan Aparaturnya sebagai obyek kampanye telah terjadi. Surat RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) tertanggal 30 Mei 2014 dan diterima oleh  sekretariat tim capres pada 5 juni 2014 adalah tantangan untuk capres tidak mempolitisasi desa dan berani memberikan jawaban tegas dan terukur atas beberapa pertanyaan. Tantangan tersebut adalah : Dalam rangka usaha peningkatan kecerdasan politik masyarakat desa khususnya dan Seluruh Indonesia pada umumnya, maka RPDN dengan ini menyampaikan permohonan pernyataan resmi dari pasangan calon Presiden Wakil Presiden terkait dangan tindak lanjut dari Undang Undang Desa no 6 tahun 2014. Pernyataan resmi yang dimaksud adalah : (1) Kapan Peraturan Pemerintah tentang Desa semua bisa diselesaikan…? Bahwa, dalam UU Desa setidaknya terdapat 10 kata Peraturan Pemerintah (PP), yang setidaknya harus dibuat paling lambat 2 tahun sejak diundangkan ( diesbutkan dalam Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan). Bahwa sebuah PP, sepenuhnya dalam otoritas pemerintah dan dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah penanggungjawab utama dalam hal lahirnya PP, oleh karenanya kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN PERATURAN PEMERINTAH terkait desa akan diselesaikan semua, sesuai amanat UU Desa ?” (2) Kapan Alokasi Dana Desa dapat Penuh dianggaran di APBN…? Bahwa, dalam UU Desa pasal 72 ayat (1) huruf (b) menyebutkan pendapatan desa bersumber dari  “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;”, ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. dan ayat (4) menyebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Dalam penjelasan disebutkan “Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap”. Dalam hal alokasi dana desa yang bisa dilakukan secara bertahap, maka, kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN / di Tahun Anggaran Kapan, Alokasi Dana Desa sesuai amanat UU Desa dijanjikan akan direalisasikan ?” (3) Berapa Kepantasan Aparat Desa mendapatkan Penhasilan tetap dari Negara…? Bahwa, dalam UU disebut dalam Pasal 66 ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan; dan ayat  (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal...

Read More

Relawan Desa Menantang Capres

Relawan Desa Menantang Capres

Dalam hal desa menjadi seksi karena menjelang pemilihan legislatif telah disahkan UU Desa, maka para caprespun ternyata dalam visi misi menyebutkan urusan desa dalam alinia khusus. Meski sama sama memiliki 8 hal utama, tenyata ada sisi penempatan yang berbeda. Berikut adalah catatan kami : PRABOWO – HATTA – no urut 1 Dalam Agenda Program Nyata untuk menyelamatkan Indonesia, Point ke II Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan angka ke 6 menyebutkan : Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah ( Rp. 1 milyar ) per Desa / Kelurahan per tahun langsung ke Desa / Kelurahan dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang APBN yang disiapkan sebesarRp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 Desa / Kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu : Jalan, jembatan dan irigasi Desa dan pesisir Listrik dan air bersih desa Koperasi Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga keuangan mikro Lumbung desa Pasar Desa Klinik dan Rumah Sehat Desa Pendidikan danWirausaha Muda Desa Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa Hal lain yang mungkin dapat dimaksudkan terkait dengan desa ada angka 3 tentang pendirian bank Tani Nelayan serta angka 8 mempercepat reforma agraria, Pemahaman yang bisa ditangkap adalah bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (minimal sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. – pasal 72 UU Desa ) sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. JOKOWI – JK – Capres – no urut 2 Dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) disebutkan dalam angka ke 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerrah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal Desa lebih detail dalam agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8  menyebutkan : Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan member penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise dan pendampingan. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Kami...

Read More