BATALKAN CALEG INCUMBENT

BATALKAN CALEG INCUMBENT

Meminta KPU : BATALKAN CALEG INCUMBENT Anggota DPR / MPR 2009 – 2014 Karena tidak setia PANCASILA & UUD     MENIMBANG : Relawan Pemberdayaan Desa  Nusantara (RPDN), sejak 3 April 2013 telah menghimbau Desa Tanpa Atribut Kampanye.  Hal ini mendasar pada : UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102  pasal (2) disebut Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 17  menyebutkan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; RPDN sejak 12 Juli 2013, telah mengajak warga desa untuk TOLAK MUKA LAMA, dengan alasan anggota DPR 2009 – 2014 telah melakukan pembohongan dalam janji menyelesaikan UU Desa. RPDN sebagai organisasi Peduli Desa dengan semangat Mencerdaskan Masyarakat Desa, Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa menuju Desa Mandiri Bahagia Sejahtera telah mengingatkan tidak menjadi UU Desa sebagai dagangan Kampanye sejak 18 Desember 2013, dan pada kenyataanya anggota DPR 2009 – 2014 secara nyata telah mengikari semangat Reformasi yaitu membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali, sementara dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa memberi hak Kepala Desa menjabat 3 kali menjabat baik berturut turut maupun tidak, dari yang sebelumnya hanya 2 kali.   MENGINGAT : RPDN sebagai Organisasi yang berasaskan Gotong Royong yang menyadari penuh sebagai Eka Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara, meyambut baik Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yaitu membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang pada dasarnya adalah Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Pancasila adalah Dasar Negara yang tidak bisa disejajarkan dengan tiga pilar lainnya. RPDN melihat anggota DPR pasca reformasi  2003 – 2013 telah terbukti melanggar UUD dengan bukti 503 ‘judicial review’, sebanyak 167 diantaranya dikabulkan oleh MK, ini artinya sah dan terbukti anggota DPR dan Pemerintah SBY telah melakukan tindakan pelanggaran UUD Undang Undang No 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 51 ayat 1 huruf (f) menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945” Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan...

Read More

RUU Desa Disahkan, Kades Bakal Terima Gaji Tetap

RUU Desa Disahkan, Kades Bakal Terima Gaji Tetap

Sorak gembira para kepala desa (Kades)dari berbagai daerah di balkon sidang paripurna di Gedung DPR menyeruak pasca palu sidang diketuk pimpinan sidang Priyo Budi Santoso, Rabu (18/12). Pertanda, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu poin dalam RUU itu, Kepala Desa akan mendapat gaji tetap perbulannya. “Dengan disetujuinya RUU Desa,  maka menjadi UU,” ujar Priyo usai mengetuk palu sidang. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam, sumber dana pemberian gaji tetap bagi kepala desa berasal dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tentunya, APBN yang diterima kabupaten kota. Selain memperoleh penghasilan tetap, Kades dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Menurutnya, ketentuan mengenai pendapatan dan tunjangan Kades dan perangkat desa diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dikatakan Muqowam, anggaran yang berasal dari APBN yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka pemerataan pembangunan desa. “Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa,” ujarnya. Lebih jauh Muqowam menuturkan, RUU Desa mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Menurutnya, BUMD sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Hal itu dilakukan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa, Dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, RUU Desa  juga mengatur keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, lembaga itu melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  Anggota Komisi III Nasir Djamil mengamini pengesahan RUU Desa. Menurutnya, RUU Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia berharap, pemerintah segera membuat peraturan turunan dari UU Desa.  Selain itu, Nasir meminta pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membuat pelatihan kepada seluruh aparatur desa. Pasalnya dengan anggaran yang dialokasikan bagi desa bukannya dana yang kecil. Makanya, dengan adanya pelatihan pengelolaan alokasi anggaran desa, diharapkan dapat dikelola dengan baik agar terhindar dari penyelewengan dana tersebut.  “Jangan sampai dengan UU ini malah nanti bannyak kepala desa masuk penjara,” ujarnya.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi  mengatakan penyusunan RUU Desa kesepakatan pemerintah dan DPR. Dengan aturan tentang desa, setidaknya dapat menjadi aturan mengikat untuk mengatur desa menjadi lebih maju dan modern tanpa menghilangkan filosofi desa.  Gamawan berpendapat, desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional. Ia berharap dengan adanya RUU Desa menjadi UU mampu merespon demokratisasi dan...

Read More

Dana Besar untuk Desa, Jangan Dipakai Dagangan Kampanye

Dana Besar untuk Desa, Jangan Dipakai Dagangan Kampanye

Senayan – RUU Desa telah sah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Rabu (18/12). Dengan demikian, desa akan punya tujuh sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa berasal dari berbagai arah. Di antaranya, pendapatan asli desa, dana transfer APBN, hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan APBD propinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat. UU Desa juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah dalam APBN. “Dukungan dana ini diharapkan mampu memberikan dorongan masyarakat desa untuk menumbuhkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal di pedesaan,” kata anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi PKS Hermanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/12). Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengingatkan bahwa anggaran bagi setiap desa sebesar Rp 1 miliar dari jatah APBN tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, faktanya adalah 10 persen dana APBN itu diambil dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara Suryokocoko Suryoputro mengimbau para anggota DPR agar jangan menjadikan pengesahan UU Desa sebagai dagangan kampanye. Sumber :...

Read More

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

SIARAN PERS Setelah melalui proses panajang akhirnya DPR mensahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Meski diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak dan masing sangat mungkin dilakukan perubahan dengan proses hukum yang berlaku, setidaknya UU Desa mampu diselesaikan oleh DPR. Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) menyampaikan perhargaan pada DPR yang telah mengakomudir beberapa usulan yang pernah disampaikan melalusi surat kepada fraksi pada 27 April 2010 mapupn pada saat RDPU 24 mei 2012 yang antara lain terakomudir adalah : Mengusulkan agar dihapuskan perlakuan diskriminatif antara sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya, karena sebenarnya kedudukan mereka adalah sama, dan suasana yang tidak adil dan perbedaan imbalan yang sangat tidak layak berakibat pada rusaknya tatanan hubungan kerja yang harmonis yang pada akhirnya berakibat pada tidak dapat terwujud efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa Mengusulkan UU Desa tidak hanya mengatur Desa, Pemerintah Desa tetapi juga mengatur PERDESAAN, sebagai kawasan pembangunan ekonomi desa. Mengusulkan pengaturan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu kabupaten. Tidak ada sesuatu buatan manusi adalah sempurna, pun demikian UU Desa. RPDN menyadari hal tersebut dan oleh karena akan mempelajari lebih lanjut dan kemudian apabila dipandang peelu akan melakukan langkah hukum yang proporsional atas beberapa hal yang perlu diberi catatan. PERTAMA, RPDN merasa perlu untuk mencermati semangat Reformasi yaoitu membatasi kekuasaan yang salah satunya menghasilkan Pembatasan masa jabatan Presiden dan para kepala daerah Hanya dua periode menjabat. Yang kemudian akan dicermati adalah apakah ketentuan UU Desa  Pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat  (2)            Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sesuai dengan semangat Reformasi dan memiliki dasar pemikiran sosiologis, historis dan filosofis yang tepat ? Dan yang menjadi perhatian RPDN  dan perlu dicermati adalah DIM yang dibuat oleh partai dapat disampaikan sebagai berikut : PDI Perjuangan yang memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Partai GOLKAR, Demokrat dan GERINDRA memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. PAN, PPP dan PKB memberi catatan  “Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” PKS member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali  sampai usia saat pendaftaran maksimal 50 tahun” HANURA member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Tidak ada satupun dari partai...

Read More

Blogdesa

Blogdesa

Blogdesa adalah Gagasan untuk menyedian fasilitasi blog / webblog / website gratis bagi desa desa di seluruh Indonesia…. Mohon dukungan dan partisipasi masyarakat dan perusahaan peduli desa…. Salam Bahagia Desa Indonesia….. Catatan : Backsound adalah lagu desa – Iwan Fals dari album Manusia Setegah Desa Dipublikasikan pada 29 Apr 2012 oleh ketua PP RPDN,  Suryokoco Suryoputro...

Read More