Diskusi bersama Merdesa Institute

Diskusi bersama Merdesa Institute

Jakarta – RPDN : Aktivis mahasiswa 77/78 yang mengabdikan diri dalam aksi pelestarian hutan dan konservasi bersama organisasi non-pemerintah SKEPHI (Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia), Indro Tjahyono mengatakan, kehebatan desa terletak pada nilai dan potensinya. Didukung oleh UU Desa/UU No. 6 Tahun 2014, seharusnya presiden dan wakil presiden terpilih secara tegas menyatakan fokusnya dalam pembangunan desa. “Pengembangan desa bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi, untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, desa memiliki peranan yang penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara,” kata Indro dalam diskusi dengan topik “Membangun Negara dari Desa” yang diselenggarakan Merdesa Institute, di Jakarta, Selasa (30/9) . Untuk memperkuat desa, kata dia, sektor pertanian harus dikuatkan. Selama ini, pemerintah belum memberikan wujud dukungan nyata kepada petani atau masyarakat yang ada di desa. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap perkebunan dan kehutanan rakyat. “Industri berbasis pertanian harus dikembangkan, sekaligus merubah orientasi kebijakan menjadi produsen. Hal ini akan membuat terjadi perimbangan antara desa dengan kota,” tambah dia. Indro memberikan contoh soal keberhasilan Korea Selatan dalam membangunan negaranya, yang berawal dari penataan kondisi di setiap desa yang ada di negara tersebut lewat ketahanan pangan, papan, dan energi di setiap desa. “Pemerintah memberikan bantuan, peralatan, dan masyarakat disana merancang sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka,” jelas Indro. Dalam kesempatan yang sama, Suryokoco Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara mengingatkan agar UU Desa dilihat sejarah kelahirannya. Suryokoco menandaskan, sampai saat inidesa masih hanya sebatas komuditas politik semata. Selengkapnya …  ...

Read More

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Jakarta – RPDN : Pergerakan Desa Gerbang Sari dalam Kongres Pergerakan Desa 2014 menegaskan perlu adanya sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan rakyat dalam menyusun program program pembangunan nasional, khususnya yang menyangkut kedesaan. “Kita sebagai elemen Pergerakan Desa Gerbang Tani, didukung sekitar 20 ormas berorientasi kedesaan, ingin membantu kesulitan kesulitan pemerintah, ketika mereka memiliki APBN dengan suatu pola yang tidak menguntungkan pada masa transisi ini. Melalui konggres ini kita ingin menyusun pokok pikiran, bahwa kemitraan pemerintah dengan rakyat, dalam hal ini komunitas kedesaan, ingin kita sinergikan dengan moto bekerja bersama rakyat”, kata Ketua Gerbangsari, Ir. Joko Wandyatmoko, Msi. Disela-sela Kongres Pergerakan Desa 2014 di Grand Cempaka hotel, Jakarta, Jumat (05/09). Kedua, lanjut Joko, Kongres Pergerakan Desa juga ingin menyampaikan persoalan krusial lainnya, yakni perlu adanya suatu pola pembiayaan yang elegan terhadap komunitas kedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat desa bisa bangkit, menjadi enterprenuer yang handal, bangkit dari kemiskinan, dan dapat terentas dari pengangguran. “Karena yang kami harapkan itu bukan sekedar bantuan pemerintah, namun kail, bagaimana agar orang menjadi mampu membangun dirinya sendiri, keluarganya, dan bersama-sama elemen rakyat seluruhnya mewujudkan masyarakat adil makmur. Jadi yang utama bagi kami adalah membentuk manusianya, bagaimana agar memiliki kemampuan menjadi wirausaha yang tangguh. Revolusi mental itu revolusi diri. Faktor dalam”, ujarnya. Joko menjelaskan, fakta luar biasa dimana dalam kurun waktu 2007-2014, komunitas desa mampu mendorong terbitnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensi terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ini yakni suatu nilai cukup besar hampir mencapai10 persen dari dana perimbangan, atau sekitar Rp 200 triliun lebih pertahun. “Kalau ini kita tidak berninergi dengan pemerintah, itu bisa menjadi malapetaka, mubazir, atau bahkan bisa membuat pemerintahan desa masuk bui. Dan secara politik juga bisa membuat pemerintahan Jokowi tidak populer, pencitraan tidak baik”, ucapnya. Joko mengingatkan, dalam kampanye Pilpres lalu, Jokowi ingin mengucurkan Rp 1,4 miliar pertahun perdesa. Bila hal tersebut tidak terealisasi maka tentunya hanya akan dianggap bluffing kampanye saja. “Karena itu dalam kongres ini kami ingin mengsinkronkan kerjasama dengan pemerintah, apapun keadaannya. Bilamana kenyataannya anggaran hanya mampu pada porsi tertentu, bila pemerintah transparan, maka kami juga akan no problem. Tidak ada preseden menjadi ketidak-percayaan. Kita akan bersama membangun negeri. Sebab UU No 6 itu revolusi. Ketika desa itu ada duit, maka akan ada loncatan. Desa-desa yang makmur akan membuat negara ini makmur, bukan sebaliknya”, papar Joko. Joko menegaskan, karena itulah perlu adanya kinerja yang kompak antara pemerintah dengan elemen pergerakan desa. “Saya berharap pemerintah baru dengan segala kondisinya, itu cukup pede, bekerja secara demokratis, secara merakyat, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Dan itu saya yakin tidak akan ada kesulitan setelahnya, karena nawaitu yang sesuai itu. Jadi harapan kami, pemerintah dapat melakukan persuasi kepada rakyatnya dengan baik, terutama kami harap elemen elemen pergerakan desa dapat...

Read More

Relawan Desa Menantang Capres

Relawan Desa Menantang Capres

Dalam hal desa menjadi seksi karena menjelang pemilihan legislatif telah disahkan UU Desa, maka para caprespun ternyata dalam visi misi menyebutkan urusan desa dalam alinia khusus. Meski sama sama memiliki 8 hal utama, tenyata ada sisi penempatan yang berbeda. Berikut adalah catatan kami : PRABOWO – HATTA – no urut 1 Dalam Agenda Program Nyata untuk menyelamatkan Indonesia, Point ke II Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan angka ke 6 menyebutkan : Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah ( Rp. 1 milyar ) per Desa / Kelurahan per tahun langsung ke Desa / Kelurahan dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang APBN yang disiapkan sebesarRp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 Desa / Kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu : Jalan, jembatan dan irigasi Desa dan pesisir Listrik dan air bersih desa Koperasi Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga keuangan mikro Lumbung desa Pasar Desa Klinik dan Rumah Sehat Desa Pendidikan danWirausaha Muda Desa Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa Hal lain yang mungkin dapat dimaksudkan terkait dengan desa ada angka 3 tentang pendirian bank Tani Nelayan serta angka 8 mempercepat reforma agraria, Pemahaman yang bisa ditangkap adalah bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (minimal sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. – pasal 72 UU Desa ) sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. JOKOWI – JK – Capres – no urut 2 Dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) disebutkan dalam angka ke 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerrah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal Desa lebih detail dalam agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8  menyebutkan : Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan member penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise dan pendampingan. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Kami...

Read More

BATALKAN CALEG INCUMBENT

BATALKAN CALEG INCUMBENT

Meminta KPU : BATALKAN CALEG INCUMBENT Anggota DPR / MPR 2009 – 2014 Karena tidak setia PANCASILA & UUD     MENIMBANG : Relawan Pemberdayaan Desa  Nusantara (RPDN), sejak 3 April 2013 telah menghimbau Desa Tanpa Atribut Kampanye.  Hal ini mendasar pada : UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102  pasal (2) disebut Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 17  menyebutkan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; RPDN sejak 12 Juli 2013, telah mengajak warga desa untuk TOLAK MUKA LAMA, dengan alasan anggota DPR 2009 – 2014 telah melakukan pembohongan dalam janji menyelesaikan UU Desa. RPDN sebagai organisasi Peduli Desa dengan semangat Mencerdaskan Masyarakat Desa, Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa menuju Desa Mandiri Bahagia Sejahtera telah mengingatkan tidak menjadi UU Desa sebagai dagangan Kampanye sejak 18 Desember 2013, dan pada kenyataanya anggota DPR 2009 – 2014 secara nyata telah mengikari semangat Reformasi yaitu membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali, sementara dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa memberi hak Kepala Desa menjabat 3 kali menjabat baik berturut turut maupun tidak, dari yang sebelumnya hanya 2 kali.   MENGINGAT : RPDN sebagai Organisasi yang berasaskan Gotong Royong yang menyadari penuh sebagai Eka Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara, meyambut baik Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yaitu membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang pada dasarnya adalah Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Pancasila adalah Dasar Negara yang tidak bisa disejajarkan dengan tiga pilar lainnya. RPDN melihat anggota DPR pasca reformasi  2003 – 2013 telah terbukti melanggar UUD dengan bukti 503 ‘judicial review’, sebanyak 167 diantaranya dikabulkan oleh MK, ini artinya sah dan terbukti anggota DPR dan Pemerintah SBY telah melakukan tindakan pelanggaran UUD Undang Undang No 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 51 ayat 1 huruf (f) menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945” Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan...

Read More

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

SIARAN PERS Setelah melalui proses panajang akhirnya DPR mensahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Meski diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak dan masing sangat mungkin dilakukan perubahan dengan proses hukum yang berlaku, setidaknya UU Desa mampu diselesaikan oleh DPR. Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) menyampaikan perhargaan pada DPR yang telah mengakomudir beberapa usulan yang pernah disampaikan melalusi surat kepada fraksi pada 27 April 2010 mapupn pada saat RDPU 24 mei 2012 yang antara lain terakomudir adalah : Mengusulkan agar dihapuskan perlakuan diskriminatif antara sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya, karena sebenarnya kedudukan mereka adalah sama, dan suasana yang tidak adil dan perbedaan imbalan yang sangat tidak layak berakibat pada rusaknya tatanan hubungan kerja yang harmonis yang pada akhirnya berakibat pada tidak dapat terwujud efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa Mengusulkan UU Desa tidak hanya mengatur Desa, Pemerintah Desa tetapi juga mengatur PERDESAAN, sebagai kawasan pembangunan ekonomi desa. Mengusulkan pengaturan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu kabupaten. Tidak ada sesuatu buatan manusi adalah sempurna, pun demikian UU Desa. RPDN menyadari hal tersebut dan oleh karena akan mempelajari lebih lanjut dan kemudian apabila dipandang peelu akan melakukan langkah hukum yang proporsional atas beberapa hal yang perlu diberi catatan. PERTAMA, RPDN merasa perlu untuk mencermati semangat Reformasi yaoitu membatasi kekuasaan yang salah satunya menghasilkan Pembatasan masa jabatan Presiden dan para kepala daerah Hanya dua periode menjabat. Yang kemudian akan dicermati adalah apakah ketentuan UU Desa  Pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat  (2)            Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sesuai dengan semangat Reformasi dan memiliki dasar pemikiran sosiologis, historis dan filosofis yang tepat ? Dan yang menjadi perhatian RPDN  dan perlu dicermati adalah DIM yang dibuat oleh partai dapat disampaikan sebagai berikut : PDI Perjuangan yang memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Partai GOLKAR, Demokrat dan GERINDRA memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. PAN, PPP dan PKB memberi catatan  “Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” PKS member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali  sampai usia saat pendaftaran maksimal 50 tahun” HANURA member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Tidak ada satupun dari partai...

Read More

Jangan Usik Desaku

Jangan Usik Desaku

Jakarta – RPDN :  Maraknya kejadian kerusuhan yang berbau SARA akhir akhir ini adalah bagian yang dapat membawa kita pada kemunduran peradaban Bangsa. Dalam sila Pancasila jelas sekali bahwa bagsa ini sangat Beriman bukan hanya dengan satu agama, dan kita sebagai bangsa pun telah sepakat untuk menjaga kebersamaan dengan Persatuan Indonesia. Melihat pada kenyataan rapinya aksi, besarnya kekuatan dan kiriman dari daerah diluar wilayah kejadian, jelas sekali bahwa gerakan gerakan tersebut diorganisir dengan baik. Mulai dari kekuatan logistik, kematangan perencanaan, hadirnya komunitas dalam petunjuk “tokohnya” dan lanjutan tanggapan atas peristiwa yang kemudian demikian menarik menjadi topik pembicaraan, jelas aksi berbau SARA ini memiliki kekuatan yang pantas untuk ditelur lebih dalam. Peneluran menyangkut siapa “juragan” yang menjadi juru bayar, siapa “jenderal” yang merancang serangan, siapa “tokoh agama” yang memerintah pengikutnya dan siapa “politisi kota” yang kemudian asyik dan lantang bercerita ataupun memberi analisa. RPDN hanya mampu menghimbau Dengan aksi pemasangan spanduk keprihatinan issu berbau SARA  ini, RPDN berharap agar mereka mereka yang terlibat didalam aksi sadar untuk berhenti mengorganisir dan mempolitisir aksi untuk terjaganya kerukunan dan kedamaian Indonesia. RPDN yakin tidak mungkin itu dilakukan tanpa peran serta “juragan” sebagai Juru bayar, “jenderal” sebagai pengatur strategi, “tokoh agama” yang memprovokasi dan “politisi kota” yang mengacau ketentraman desa agar tumbuh ketidakpercayaan pada Negara. Aksi pemasangan spanduk yang hanya dilakukan di beberapa titik di Jakarta lebih karena keterbatasan kemampuan RPDN dan juga sekedar mengingatkan tanpa ingin memmberikan reaksi yang berlebihan atas peristiwa aksi berbau SARA tersebut. RPDN mengingatkan Untuk para “juragan”, “jenderal”, “tokoh agama” dan “politisi kota”, RPDN hanya ingin mengingatkan. Apabila ada kepandaian dan energi yang berlebih dari mereka, RPDN mengajak untuk sisa energi dan kepandaian yang mereka miliki, baiknya dimanfaatkan untuk ikut menjaga Indonesia dan memperhatikan penguatan...

Read More