Diskusi bersama Merdesa Institute

Diskusi bersama Merdesa Institute

Jakarta – RPDN : Aktivis mahasiswa 77/78 yang mengabdikan diri dalam aksi pelestarian hutan dan konservasi bersama organisasi non-pemerintah SKEPHI (Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia), Indro Tjahyono mengatakan, kehebatan desa terletak pada nilai dan potensinya. Didukung oleh UU Desa/UU No. 6 Tahun 2014, seharusnya presiden dan wakil presiden terpilih secara tegas menyatakan fokusnya dalam pembangunan desa. “Pengembangan desa bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi, untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, desa memiliki peranan yang penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara,” kata Indro dalam diskusi dengan topik “Membangun Negara dari Desa” yang diselenggarakan Merdesa Institute, di Jakarta, Selasa (30/9) . Untuk memperkuat desa, kata dia, sektor pertanian harus dikuatkan. Selama ini, pemerintah belum memberikan wujud dukungan nyata kepada petani atau masyarakat yang ada di desa. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap perkebunan dan kehutanan rakyat. “Industri berbasis pertanian harus dikembangkan, sekaligus merubah orientasi kebijakan menjadi produsen. Hal ini akan membuat terjadi perimbangan antara desa dengan kota,” tambah dia. Indro memberikan contoh soal keberhasilan Korea Selatan dalam membangunan negaranya, yang berawal dari penataan kondisi di setiap desa yang ada di negara tersebut lewat ketahanan pangan, papan, dan energi di setiap desa. “Pemerintah memberikan bantuan, peralatan, dan masyarakat disana merancang sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka,” jelas Indro. Dalam kesempatan yang sama, Suryokoco Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara mengingatkan agar UU Desa dilihat sejarah kelahirannya. Suryokoco menandaskan, sampai saat inidesa masih hanya sebatas komuditas politik semata. Selengkapnya …  ...

Read More

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Gus Wandi : Pemerintah Jangan Nafikan Elemen Pergerakan Desa

Jakarta – RPDN : Pergerakan Desa Gerbang Sari dalam Kongres Pergerakan Desa 2014 menegaskan perlu adanya sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan rakyat dalam menyusun program program pembangunan nasional, khususnya yang menyangkut kedesaan. “Kita sebagai elemen Pergerakan Desa Gerbang Tani, didukung sekitar 20 ormas berorientasi kedesaan, ingin membantu kesulitan kesulitan pemerintah, ketika mereka memiliki APBN dengan suatu pola yang tidak menguntungkan pada masa transisi ini. Melalui konggres ini kita ingin menyusun pokok pikiran, bahwa kemitraan pemerintah dengan rakyat, dalam hal ini komunitas kedesaan, ingin kita sinergikan dengan moto bekerja bersama rakyat”, kata Ketua Gerbangsari, Ir. Joko Wandyatmoko, Msi. Disela-sela Kongres Pergerakan Desa 2014 di Grand Cempaka hotel, Jakarta, Jumat (05/09). Kedua, lanjut Joko, Kongres Pergerakan Desa juga ingin menyampaikan persoalan krusial lainnya, yakni perlu adanya suatu pola pembiayaan yang elegan terhadap komunitas kedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat desa bisa bangkit, menjadi enterprenuer yang handal, bangkit dari kemiskinan, dan dapat terentas dari pengangguran. “Karena yang kami harapkan itu bukan sekedar bantuan pemerintah, namun kail, bagaimana agar orang menjadi mampu membangun dirinya sendiri, keluarganya, dan bersama-sama elemen rakyat seluruhnya mewujudkan masyarakat adil makmur. Jadi yang utama bagi kami adalah membentuk manusianya, bagaimana agar memiliki kemampuan menjadi wirausaha yang tangguh. Revolusi mental itu revolusi diri. Faktor dalam”, ujarnya. Joko menjelaskan, fakta luar biasa dimana dalam kurun waktu 2007-2014, komunitas desa mampu mendorong terbitnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensi terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ini yakni suatu nilai cukup besar hampir mencapai10 persen dari dana perimbangan, atau sekitar Rp 200 triliun lebih pertahun. “Kalau ini kita tidak berninergi dengan pemerintah, itu bisa menjadi malapetaka, mubazir, atau bahkan bisa membuat pemerintahan desa masuk bui. Dan secara politik juga bisa membuat pemerintahan Jokowi tidak populer, pencitraan tidak baik”, ucapnya. Joko mengingatkan, dalam kampanye Pilpres lalu, Jokowi ingin mengucurkan Rp 1,4 miliar pertahun perdesa. Bila hal tersebut tidak terealisasi maka tentunya hanya akan dianggap bluffing kampanye saja. “Karena itu dalam kongres ini kami ingin mengsinkronkan kerjasama dengan pemerintah, apapun keadaannya. Bilamana kenyataannya anggaran hanya mampu pada porsi tertentu, bila pemerintah transparan, maka kami juga akan no problem. Tidak ada preseden menjadi ketidak-percayaan. Kita akan bersama membangun negeri. Sebab UU No 6 itu revolusi. Ketika desa itu ada duit, maka akan ada loncatan. Desa-desa yang makmur akan membuat negara ini makmur, bukan sebaliknya”, papar Joko. Joko menegaskan, karena itulah perlu adanya kinerja yang kompak antara pemerintah dengan elemen pergerakan desa. “Saya berharap pemerintah baru dengan segala kondisinya, itu cukup pede, bekerja secara demokratis, secara merakyat, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Dan itu saya yakin tidak akan ada kesulitan setelahnya, karena nawaitu yang sesuai itu. Jadi harapan kami, pemerintah dapat melakukan persuasi kepada rakyatnya dengan baik, terutama kami harap elemen elemen pergerakan desa dapat...

Read More

RUU Desa Disahkan, Kades Bakal Terima Gaji Tetap

RUU Desa Disahkan, Kades Bakal Terima Gaji Tetap

Sorak gembira para kepala desa (Kades)dari berbagai daerah di balkon sidang paripurna di Gedung DPR menyeruak pasca palu sidang diketuk pimpinan sidang Priyo Budi Santoso, Rabu (18/12). Pertanda, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu poin dalam RUU itu, Kepala Desa akan mendapat gaji tetap perbulannya. “Dengan disetujuinya RUU Desa,  maka menjadi UU,” ujar Priyo usai mengetuk palu sidang. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam, sumber dana pemberian gaji tetap bagi kepala desa berasal dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tentunya, APBN yang diterima kabupaten kota. Selain memperoleh penghasilan tetap, Kades dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Menurutnya, ketentuan mengenai pendapatan dan tunjangan Kades dan perangkat desa diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dikatakan Muqowam, anggaran yang berasal dari APBN yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka pemerataan pembangunan desa. “Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa,” ujarnya. Lebih jauh Muqowam menuturkan, RUU Desa mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Menurutnya, BUMD sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Hal itu dilakukan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa, Dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, RUU Desa  juga mengatur keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, lembaga itu melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  Anggota Komisi III Nasir Djamil mengamini pengesahan RUU Desa. Menurutnya, RUU Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia berharap, pemerintah segera membuat peraturan turunan dari UU Desa.  Selain itu, Nasir meminta pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membuat pelatihan kepada seluruh aparatur desa. Pasalnya dengan anggaran yang dialokasikan bagi desa bukannya dana yang kecil. Makanya, dengan adanya pelatihan pengelolaan alokasi anggaran desa, diharapkan dapat dikelola dengan baik agar terhindar dari penyelewengan dana tersebut.  “Jangan sampai dengan UU ini malah nanti bannyak kepala desa masuk penjara,” ujarnya.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi  mengatakan penyusunan RUU Desa kesepakatan pemerintah dan DPR. Dengan aturan tentang desa, setidaknya dapat menjadi aturan mengikat untuk mengatur desa menjadi lebih maju dan modern tanpa menghilangkan filosofi desa.  Gamawan berpendapat, desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional. Ia berharap dengan adanya RUU Desa menjadi UU mampu merespon demokratisasi dan...

Read More

Dana Besar untuk Desa, Jangan Dipakai Dagangan Kampanye

Dana Besar untuk Desa, Jangan Dipakai Dagangan Kampanye

Senayan – RUU Desa telah sah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Rabu (18/12). Dengan demikian, desa akan punya tujuh sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa berasal dari berbagai arah. Di antaranya, pendapatan asli desa, dana transfer APBN, hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan APBD propinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat. UU Desa juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah dalam APBN. “Dukungan dana ini diharapkan mampu memberikan dorongan masyarakat desa untuk menumbuhkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal di pedesaan,” kata anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi PKS Hermanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/12). Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengingatkan bahwa anggaran bagi setiap desa sebesar Rp 1 miliar dari jatah APBN tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, faktanya adalah 10 persen dana APBN itu diambil dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara Suryokocoko Suryoputro mengimbau para anggota DPR agar jangan menjadikan pengesahan UU Desa sebagai dagangan kampanye. Sumber :...

Read More

Pengesahan RUU Desa Sebaiknya Ditunda

Pengesahan RUU Desa Sebaiknya Ditunda

RENCANA pengesahan RUU Desa 17 Desember mendatang meresahkan berbagai kalangan. UU ini kelak didinyalir justru akan menimbulkan kekacauan lantaran sejumlah persoalan yang diatur dalam UU tersebut justru melemahkan kewenangan lembaga desa itu sendiri, sementara otoritas kepala desa semakin meluas. Pimpinan Pusat Relawan Desa Nusantara, Suryokoco Suryoputro berharap, sebaiknya pengesahan RUU Desa dievaluasi kembali, karena dia melihat ada sejumlah persoalan yang justru akan menjadi masalah dalam implementasinya. ”Lebih baik ditunda terlebih dahulu,” tuturnya kepada Radar Bekasi usai diskusi terkait UU Desa yang diselenggarakan Departemen Forum Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNISMA Bekasi, Kamis (5/12). Alokasi angaran Rp1 miliar pada masing-masing desa, kata dia kurang efektif. Menurutnya, yang desa butuhkan desa bukan mengenai uang, tetapi lebih kepada kewenangan seperti yang atur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa. Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa desa itu membutuhkan kail bukan ikan. Jadi, semestinya ada penegasan kembali mengenai Permendagri tersebut. Persoalan lain, kata Suryokoco, otoritas kepala desa terlalu besar dalam RUU tersebut, dan BPD yang seharusnya mempunyai fungsi kontrol justru tidak diberikan ruang yang cukup. “Artinya ketika bicara kepala desa, yang bisa tiga kali masa jabatan, otoritas kepala desa terlalu besar dan untuk posisi BPD, tidak diberikan ruang yang cukup,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap RUU dievaluasi ulang. Dia khawatir RUU ini dikeluarkan untuk dimanfaatkan kepentingan politik 2014. (neo) Sumber :...

Read More

“Mendagri Ngawur, Jangan Salahkan Desa Kalau BLSM Salah Sasaran”

“Mendagri Ngawur, Jangan Salahkan Desa Kalau BLSM Salah Sasaran”

JAKARTA, Jaringnews.com – Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) mendesak Mendagri Gamawan Fauzi mencabut pernyataannya yang menyalahkan desa apabila terjadi kesalahan dalam pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Ini kengawuran yang luar biasa. BLSM yang merupakan program subsidi akibat kenaikan BBM yang ditemukan salah sasaran, oleh Mendagri dengan mudahnya melempar kesalahan pada pemerintah desa,” ujar Ketua PP-RPDN Suryokoco Suryoputro kepada Jaringnews.com via pesan singkat, Selasa (9/7). “Ini jelas-jelas menyakiti hati aparatur pemerintah desa,” sambung Suryokoco. Suryokoco menuturkan, beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan bahwa kisruh data penerima BLSM merupakan dampak tak direncanakannya program itu. Alhasil, sambung Suryokoco, pembagian BLSM tahun 2013 ini menggunakan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Suryokoco menambahkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengakui bahwa kesalahan data penerima BLSM adalah karena perubahan akibat beda waktu antara PPLS 2011 dan kebijakan pemberian BLSM 2013. “Publik harus tahu, dari mana data penerima yang disusun oleh pemerintah, seharusnya itu dulu yang disampaikan oleh menteri. Jadi sangat jelas dan nyata bahwa kesalahan distribusi BLSM tidak bisa disimplikasikan sebagai kesalahan desa,” tegas Suryokoco. “Setelah terbukti tidak peduli pada aspirasi masyarkat desa dan tidak mampu menghasilkan kesepahaman bersama pansus untuk mensahkan UU Desa, dalam masa sidang ke-IV 2012–2013, kini Mendagri dengan entengnya melempar kesalahan kepada desa atas kecerobohan data penerima BLSM,” tandasnya. Seperti diketahui, di Jakarta, Senin (8/7) kemarin, Gamawan mengatakan, bila terjadi kesalahan pembagian BLSM, yang salah bukan PT Pos Indonesia, melainkan kesalahan (kepala) desa. “Ini kan PT Pos tinggal membayarkan saja. Kalau ada kesalahan, desa lah yang disalahkan,” kata Gamawan. Ketika ditanyakan tentang masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLSM namun tidak mendapat, Gamawan mengatakan, yang tahu masalah itu adalah perangkat desa. “Desa lah yang tahu, desa yang melaporkan siapa penggantinya,” kata dia. (Nky / Nky) Sumber : ...

Read More