Domain desa.id resmi diluncurkan

Domain desa.id resmi diluncurkan

Merdeka.com – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) resmi meluncurkan domain tingkat dua (DTD) baru yaitu desa.id hari ini. Peluncuran domain ini ditandai dengan acara syukuran sederhana di Kantor PANDI di Gedung Arthaloka Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu 1 Mei 2013. Seperti press release yang diterima merdeka.com (01/05), acara pemotongan tumpeng ini dihadiri oleh Ketua Panja RUU Desa DPR RI, Budiman Sudjatmiko dan Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN), Suryokoco. Selain itu, mewakili Gerakan Desa Membangun (GDM), hadir pula Yossi Suparyo, salah satu anggota Dewan Pakar GDM, dan Kepala Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat, Yana Noviadi. RPDN dan GDM merupakan sendiri merupakan dua organisasi pengusul domain desa.id. Usulan ini diajukan karena desa sebagai satuan pemerintahan terkecil tidak dapat menggunakan domain go.id. “Menurut peraturan menteri, domain go.id hanya dapat digunakan hingga level kabupaten atau kota,” jelas Ketua Umum PANDI, Andi Budimansyah. Andi menyatakan, PANDI bangga dapat meluncurkan domain desa.id sebagai domain pertama berbasis Bahasa Indonesia. “Harapan kami, domain desa.id dapat dimanfaatkan oleh kawan-kawan di desa untuk menampilkan kearifan dan potensi desanya, baik kepada Indonesia maupun dunia” tegas Andi. Budiman Sudjatmiko selaku Ketua Panja RUU Desa DPR RI juga menyambut baik kehadiran domain desa.id sebagai lambang kehadiran desa di dunia cyber. “Di saat bersamaan, kami sedang berproses untuk menghadirkan desa dalam tata kelola kemasyarakatan melalui RUU Desa. Kami berjuang menghadirkan desa sebagai organisasi komunitas yang dilindungi konstitusi,” ujar Budiman. Budiman berharap, kehadiran domain desa.id akan mampu menghadirkan desa ke publik komunitas di dunia maya. “Saya berharap nantinya desa dengan domainnya ini akan mewarnai perbincangan antardesa dan rakyatnya tentang masalah dan harapan-harapannya, tantangan, dan peluang-peluangnya dalam perbincangan di dunia maya,” kata Budiman. Selain dilakukan di PANDI, syukuran juga dilakukan oleh perangkat-perangkat desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Syukuran di Banyumas dipusatkan di daerah persawahan Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Selama syukuran berlangsung antara desa Melung dan PANDI dihubungkan melalui video conference berbasis internet. Budiman yang juga anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap ini berjanji akan mendorong desa-desa di daerah pemilihannya untuk menggunakan domain desa.id. “Ada 700an desa di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Saya akan dorong agar semua desa tersebut menggunakan domain desa.id,” janji Budiman. Mulai hari ini, domain desa.id sudah dapat didaftarkan melalui registrar-registrar PANDI. “Mungkin belum semua registrar menampilkan domain desa.id di webnya, namun secara teknis sudah bisa didaftarkan. Silakan hubungi salah satu registrar kami untuk mendaftarkannya,” ujar Andi Budimansyah. Sumber : ...

Read More

Ajak Tolak Atribut Pemilu

Ajak Tolak Atribut Pemilu

Jakarta  – RPDN : Molornya pengesahkan UU Desa membuat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengajak masyarakat desa untuk lebih cerdas berpolitik.  “UU Desa yang tidak selesai selesai meewati batas waktu yang ditentukan sendiri oleh anggota pansus, membuktikan mereka tidak serius untuk memikirkan desa, ditambah lagi beberapa klausal harapan kita tidak ada yang terakomudir. Jadi layaklah kita harus mengajak masyarakat desa lebih cerdas dalam memilih dalam pemilu” kata  Suryokoco  Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) di Jakarta (2/3). Kinerja Pansus UU Desa mengecewakan. “Pansus UU Desa buakt RPDN sangat mengecewakan dalam kinerja, sudah molor, esensinya juga menyakitkan, bahkan ada indikasi usaha anggota pansus untuk memecah belah organisasi elemen desa. Ini terelihat dari agenda 2 april kemarin yang seharusnya sesuai jadwal adalah pengesahan UU Desa, malah menjadi ajang pengakuan organisasi baru sempalan dari organisasi yang sudah ada” ujar suryokoco RPDN mengusulkan dalam RUU Desa, dibuka kesempatan BUMDes dapat berbentuk perseroan ternyata tidak diakomudir. “Kami prihatin, apa sebenarnya susahnya memberikan pintu supaya BUMDes bias berbentuk perseoran. Ini penting agar desa bias memiliki posisi tawar dengan investor yang amsuk ke desa. Bukan hanya beli lahan dan memperkejakan warga tetapi juga ada golden share saham untuk desa melalui BUMDes. Ini tidak mungkin terjadi bila BUMDes tidak berbentuk perseroan” lanjutnya. Sistem pemilu Indonesia saat ini adalah Suara terbanyak baik pemilu Eksekutif dan Legislatif dibutuhkan kecerdasan pemilih dalam hal menggunakan haknya.  “Dengan sisitem pemilu suara terbanyak, proporsional terbuka untuk legislative, jelas dibutuhkan pola baru dan cara baru dalam memilih yaitu tidak hanya memilih tanda gambar partai tapi masyarakat harus dengan kesadaran p[enuh memulih nama yang dikenalnya” lanjtunya. RPDN kemarin (2/03) melakukan peluncuran program Gerakan Nasional  Desa Tanpa Atribut Pemilu yang diharapkan  secara bertahap akan terjadi deklarasi di desa desa untuk mendukung dan melaksanakan program ini. “Hari ini kami meluncurkan program Gerna Desa TALU, Gerakan Nasional Dewa Tanpa Atribut Pemilu, yang diharapkan segera menyusul desa desa melakukan deklarasi. Sampai saat ini ada beberapa propinsi sudah menyatakan ketertarikan untuk mensosialisasikan dan secepatnya mendeklarasikan DESA TALU ini” jelasnya Desa Tanpa Atribut Pemilu bukan gerakan golput tapi golter. “Saya menolak kalo dikatakan ini gerakan Golongan Putih atau tidak memilih dalam pemilu, ini adalh gerakan Golter, Golongan Pinter, Jadi ini adalah gerakan untuk mengajak masyarakat khususnya di  desa untuk menjadi pemilih pinter, Hanya memilih calon yang datang ke desanya, hanya memilih calon yang jelas komitmen dan rekam jejaknya dan lebih utama adalah sadar bahwa memilih adalah hak bukan kewajiban” kata pria yang aktif mendampingi gerakan kepala desa dan perangkat desa sejak 2005...

Read More

Menerima Peneliti Desa

Menerima Peneliti Desa

Peneliti Takeshi Ito dari Colorado Springs, menjadikan Ketua PP RPDN sebagai salah nara sumber dalam penelitiannya menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakt desa dan kegiatan organisasi organisasi desa. RPDN  berbagi tentang pendampingan PPDI, dan juga merekomendasikan peneliti tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut pada : (1) APDESI; (2) ABPEDSI; (3) FORSEKDESI; (4) PPDI… juga (1) Parade Nusantara; (2) Karang Taruna dan (3) Forum RT...

Read More

Gamawan Fauzi Lebay, SBY Diminta Reshuffle Mendagri

Gamawan Fauzi Lebay, SBY Diminta Reshuffle Mendagri

JAKARTA – Aliansi Desa Indonesia (ADI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mereshuffle Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi dari kabinet. Tuntutan organisasi gabungan yang terdiri dari Relawan Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Parade Nusantara dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengemuka pernyataan Gamawan Fauzi yang akan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa. Mendagri Gamawan Fauzi dalam pidatonya di Seminar dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2012 di Jakarta, Sabtu, (15/12) lalu menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa akan ditunda hingga usai Pemilu 2014. Menurut Gamawan, pembahasan RUU saat ini dikhawatirkan akan ditungganggi partai politik tertentu untuk mendulang suara yang bisa berakibat buruk bagi pemerintahan waktu itu. “Memang beberapa waktu lalu sempat ada rumor bahwa RUU Desa akan dikebut hingga akhir 2013. Setelah diadakan analisa penyelesaian RRU Desa tersebut, muncul berbagai pendapat dan rasa ketakutan akan dimanfaatkan menjadi kendaraan politik,” kata Gamawan. Menanggapi itu, Koordinator  Aliansi Desa Indonesia, Suryokoco Suryoputro menegaskan bahwa pernyataan Mendagri itu bertentangan dengan tekad dari seluruh Fraksi di DPR, terutama yang tergabung di dalam Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik pendukung pemerintahan SBY, yang berupaya mempercepat pembahasan RUU Desa. “Artinya, pernyataan Mendagri yang akan menunda pembahasan RUU Desa sampai pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang itu jelas memiliki makna terselubung untuk menjatuhkan citra pemerintahan SBY. Dengan begitu, sangat layak kalau kemudian Presiden SBY untuk segera mengganti Gamawan Fauzi. Karena kalau dipertahankan, akan merusak citra pemerintahan SBY dan merusak hubungan parpol di Setgab,” kata Sekjen Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) ini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/12). Suryokoco juga menilai alasan Gamawan Fauzi untuk menunda pembahasan terlalu berlebihan, lebay dan dibuat-buat. “Karena tuntutan percepatan disahkannya RUU Desa itu adalah murni untuk meningkatkan potensi, baik SDM maupun pembangunan di desa. Jadi tidak ada hubungannya dengan partai politik. Apalagi sampai ditunggangi,” tegasnya. Ditambahkan, jika para perangkat desa mengancam akan memboikot Pemilu 2014 kalau RUU Desa tidak segera disahkan adalah sesuatu yang wajar. Sebab, kata dia, keputusan soal itu ada di DPR sebagai perwakilan partai politik yang dipilih lewat pemilu. “Jadi untuk apa masyarakat di desa berpartisipasi dalam pemilu jika ternyata pihak DPR tidak mau mendengar aspirasi warga desa. Padahal DPR mempunyai kewenangan untuk itu. Ya, lebih baik kami boikot saja pelaksanaan pemilu 2014,” tegasnya Sumber :...

Read More

RPDN : Ada Upaya Sistematis Rusak Desa !

RPDN : Ada Upaya Sistematis Rusak Desa !

Jakarta (29/05/2012) – “ Setelah 2 tahun menunggu, akhirnya kami (RPDN) bisa beraduensi tentang RUU Desa ini, terima kasih atas kesempatannya” demikian ungkap Suryokoco Saputro, Pemimpin Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara membuka dialog dengan Pansus RUU Desa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR (24/05/2012). Ada beberapa catatan penting yang disampaikan RPDN dalam agenda tersebut , diantaranya agar pemerintah bisa melanjutkan apa yang pernah menjadi usulan dari Moh. Hatta tentang pemberian otonom ke 3 yaitu daerah otonom desa, bukan cuma daerah otonomi 1 ataupun 2. Ide ini sempat terlontar sebelum berhenti ketika orde baru berkuasa, karena pada saat itu ada upaya penguatan desa untuk politisasi partai tertentu. RPDN juga melihat adanya upaya sistematis dari pemerintah untuk merusak desa, karena didalam ruu desa yang sedang dibahas ini mengangap desa tidak ada dalam struktur pemerintahan sehingga peraturan yang dibuat desa gampang untuk dimentahkan. “Republik ini tidak lebih menghargai desa daripada jaman colonial Hindia Belanda, saat itu memang tidak ada hak otonom buat desa, tapi Hindia Belanda memberiakan desa hidup “ kata Suryokoco, “ Seorang Kepala Desa pada jaman itu bagaikan raja kecil yang berkuasa penuh di desa “ Yang terjadi sekarang ini seorang Kepala Desa kehilangan otorisasi, apalagi dalam hal pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Kepala Desa menjadi tidak memiliki kewenangan mengangkat, memberhentikan Sekdes yang notabene adalah bawahannya. Tentangg desa diharapkan mampu meningkatkan aparatur pemerintahan desa dalam mendukung otonomi desa dan memwujudkan desa dalam garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Menjadi sebuah ambivalen ketika dlm semangat keberadaan desa, keragaman desa, kelebihan desa, hak asal-usul desa tetapi dalam uu desa yg diusulkan pemerintah mengatur desa demikian rigit demikian detil BPD seharusnya seperti apa, perangkat desa harus seperti apa dan bahkan sekdes diusulkan PNS, dst. “Sebenarnya yang sedang disampaikan pemerintah akankah memberi penghormatan hak-hak adat , hak-hak asalusul atau sebenarnya menjadikan desa sebagai alat pengendalian birotikrasi, Ketika sekdes menjadi PNS, ini menimbulkan pertanyaan besar ada apa dibelakang ini. Oleh karena kalo toh smgtnya spti itu bnyk hal yang harus dikaji menjadi catatan-catatan penting bagi Pansus RUU Desa. Menyikapi pasal 35 dalam RUU Desa ini dimana sekdes diisi PNS sementara perangkat desa lainnya tidak, pandangan kami (RPDN) adalah terjadi diskriminasi didalam pemerintahan desa dan itu jelas sekali dlm UUD Negara mengamanatkan agar tidak terjadi diskriminasi. Sama-sama bekerja di bawah kepala desa tetapi mereka diperlakukan beda, dan kami mendukung teman-teman PPDI untuk berjuang untuk anti diskriminasi. Dalam masa jabatan kepala desa, RPDN melihat agak berbeda, kami memberikan pilihan dengan 2 opsi, pertama jabatan kepala desa memiliki masa jabatan politik jadi berkiblat pada 5 tahun, tapi tidak dibatasi 2x slama masyarakat menghendaki. Opsi ke 2 adalah 10 tahun dengan catatan hanya 2x masa jabatan , dengan asumsi jika pension dari kepala desa dan masih dalam usia produktif kepala...

Read More

Pansus RUU Desa Terima Aspirasi 4 Organisasi

Pansus RUU Desa Terima Aspirasi 4 Organisasi

Ruang rapat Pansus B disesaki oleh pegiat organisasi dari Persatuan Rakyat Desa – Parade Nusantara, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Nusantara dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan aspirasi mendukung penuntasan RUU Desa. “Kami mendukung lahirnya RUU Desa tahun ini. Aspirasi untuk Pansus di DPR telah kami rangkum dalam draf RUU sandingan sekaligus telah disiapkan pula Daftar Inventarisasi Masalah-nya,” kata Ketum Parade Nusantara, Sudir Santoso dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/12). Ia berharap kehadiran RUU Desa dapat menuntaskan ketidakadilan di desa tempat tinggal 78 persen rakyat Indonesia. Sebagai gambaran menurutnya sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 APBN yang disediakan untuk membangun 73.000 desa di seluruh Indonesia hanya Rp.17 triliun.  Kalau rata-rata APBN setiap tahunnya Rp.1300 triliun berarti anggaran untuk desa tidak lebih dari 1,3 persen-nya saja. Memperhatikan angka kemiskinan yang terjadi sebagian besar di desa, dia mengusulkan angka 10 persen dari APBN sudah sepantasnya diperuntukkan untuk mewujudkan cita-cita besar kebangkitan Indonesia dari desa. “Urbanisasi ke kota akan berkurang, tidak perlu lagi orang desa berbondong-bondong jadi TKI di luar negeri dan disana disiksa,” ujarnya bersemangat. Sementara itu Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Ubaidi Rasidi mengusulkan agar seluruh perangkat desa diangkat jadi PNS.  Alasan utama adalah karena aturan perundang-undangan menyebut yang dapat mengelola uang negara adalah PNS, TNI dan Polri. Lagi pula kebijakan pemerintah yang hanya memberi ruang PNS kepada Sekretaris Desa hanya berbuah kesenjangan dan kecemburuan. “Di beberapa daerah ada sekretaris desa lebih tinggi gajinya dari pada kepala desa yang hanya bergaji Rp.450ribu/bulan. Masa gaji bawahan lebih tinggi dari pada atasan,” imbuhnya. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqoam memberikan apresiasi yang tinggi kepada 4 organisasi terkait desa yang telah memberikan masukan. Keberadaan desa menurutnya diakui dalam UUD NKRI tahun 1945. Sementara UU no.32/2004 dinilai belum memadai dalam mengatur tata kewenangan antara pemerintah daerah dan desa. “Fokus kita dengan RUU Desa ini menjadikan desa sebagai entitas lokal yang bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bertahta secara budaya,” tandas Muqoam. (iky)foto:wy/parlemen Sumber :...

Read More