Beasiswa untuk lulusan SMA 2014

Beasiswa untuk lulusan SMA 2014

Sejak 2012, BII bersama Maybank Foundation menyelenggarakan program beasiswa penuh bernama “BII-Maybank Foundation Scholarship” yang memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (S1) di universitas terkemuka di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Beasiswa ini mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, laptop, tunjangan buku & internet dan asuransi kesehatan selama 4 tahun masa studi. Tahun ini, dibuka kembali “BII-Maybank Foundation Scholarship” Batch II bekerja sama dengan 9 universitas negeri terkemuka di Indonesia yaitu: Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor Universitas Padjajaran Institut Teknologi Bandung Universitas Gadjah Mada Universitas Airlangga Universitas Brawijaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Hasanuddin Program bagus ini mencerdaskan putra-putri maupun sanak saudara. Berikut  cara pendaftarannya : http://www.bii.co.id/about/scholarship/Pages/How-to-apply.aspx Registrasi kami buka hingga Jumat, 29 Agustus 2014. Mohon bantuan untuk mensosialisasikan program ini ke rekan-rekan BMT lainnya. Tim BII-Maybank Scholarship PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) | Corporate Communications | Corporate Social Responsibility Dept. Sentral Senayan III, 25th. fl. | Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta Pusat 10270 Ph. 021-2922 8888 ext. 32426 Fax. 021-29039051 Scholarship@bankbii.com Sumber : BC BB dari Relasi Relawan Pemberdayaan  Desa...

Read More

Peluang Pendampingan Bisnis Oleh BI

Peluang Pendampingan Bisnis Oleh BI

BISNIS ANDA ingin disupport BANK INDONESIA, Bank Sentral Republik Indonesia, agar mampu Bersaing di Dunia International jg siap berkompetisi  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015? Daftarkan perusahaan anda segera untuk mengikuti BUSINESS COACHING / pendampingan usaha “GRATIS” selama 6 Bulan Kriteria Peserta Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) : Wirausaha bergerak di : (a.) usaha dibidang apapun yg ingin dikembangkan ke ekspor dan (b.) sektor agribisnis (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) / hasil olahannya / turunannya Usaha telah dijalankan *maksimal 5th Akan lbh baik jk memiliki legal usaha, minimal SIUP / PIRT utk makanan dlm kemasan Menyampaikan Rencana Pengembangan Usaha singkat (Business Plan) Membutuhkan Business Coach Berkomitmen mengikuti keseluruhan program Diutamakan belum pernah mjd pemenang program Wirausaha sejenis Domisili di SUMUT & ACEH, SUMBAR & KEPRI, SUMSEL & BANGKA BELITUNG, JABAR, JATENG, NTB, NTT Apa yang akan dapatkan? Ilmu Step Bisnis Kelas Dunia Jaringan ke Organisasi Bisnis National & Internasional serta Organisasi Pertanian Nasional &  Internasional Pendampingan Usaha & Monitoring selama 6 bln Promosi Usaha Form dan pendaftaran : SUMUT & ACEH di www.wubisumut.com  Email : citra_a@bi.go.id  atau info@wubisumut.com JABAR  di www.wubijabar.com  Email : ainur_rk@bi.go.id  atau info@wubijabar.com  JATENG  di www.wubijateng.com  Email : hesti_cs@bi.go.id  atau info@wubijateng.com SUMSEL&BABEL di www.wubisumsel.com Email : miko_b@bi.go.id  atau info@wubisumsel.com SUMBAR&KEPRI di www.wubisumbar.com  Email : laura_ns@bi.go.id  atau info@wubisumbar.com NTB  di www.wubintb.com  Email : e_ariesty@bi.go.id  atau info@wubintb.com NTT  di www.wubintt.com  Email : bogo_g@bi.go.id  atau info@wubintt.com BISNIS ANDA ingin disupport BANK INDONESIA? Pin BB : 25D67385 Sms only : 0838-69-797979 Sumber :...

Read More

Prabowo Menyesatkan Desa

Prabowo Menyesatkan Desa

Belum genap sepekan dari Relawan Desa mengirimkan surat Tantangan Komitmen Calon Presiden tentang desa, indikasi menjadikan Desa dan Aparaturnya sebagai obyek kampanye telah terjadi. Surat RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) tertanggal 30 Mei 2014 dan diterima oleh  sekretariat tim capres pada 5 juni 2014 adalah tantangan untuk capres tidak mempolitisasi desa dan berani memberikan jawaban tegas dan terukur atas beberapa pertanyaan. Tantangan tersebut adalah : Dalam rangka usaha peningkatan kecerdasan politik masyarakat desa khususnya dan Seluruh Indonesia pada umumnya, maka RPDN dengan ini menyampaikan permohonan pernyataan resmi dari pasangan calon Presiden Wakil Presiden terkait dangan tindak lanjut dari Undang Undang Desa no 6 tahun 2014. Pernyataan resmi yang dimaksud adalah : (1) Kapan Peraturan Pemerintah tentang Desa semua bisa diselesaikan…? Bahwa, dalam UU Desa setidaknya terdapat 10 kata Peraturan Pemerintah (PP), yang setidaknya harus dibuat paling lambat 2 tahun sejak diundangkan ( diesbutkan dalam Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan). Bahwa sebuah PP, sepenuhnya dalam otoritas pemerintah dan dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah penanggungjawab utama dalam hal lahirnya PP, oleh karenanya kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN PERATURAN PEMERINTAH terkait desa akan diselesaikan semua, sesuai amanat UU Desa ?” (2) Kapan Alokasi Dana Desa dapat Penuh dianggaran di APBN…? Bahwa, dalam UU Desa pasal 72 ayat (1) huruf (b) menyebutkan pendapatan desa bersumber dari  “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;”, ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. dan ayat (4) menyebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Dalam penjelasan disebutkan “Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap”. Dalam hal alokasi dana desa yang bisa dilakukan secara bertahap, maka, kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN / di Tahun Anggaran Kapan, Alokasi Dana Desa sesuai amanat UU Desa dijanjikan akan direalisasikan ?” (3) Berapa Kepantasan Aparat Desa mendapatkan Penhasilan tetap dari Negara…? Bahwa, dalam UU disebut dalam Pasal 66 ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan; dan ayat  (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal...

Read More

Relawan Desa Menantang Capres

Relawan Desa Menantang Capres

Dalam hal desa menjadi seksi karena menjelang pemilihan legislatif telah disahkan UU Desa, maka para caprespun ternyata dalam visi misi menyebutkan urusan desa dalam alinia khusus. Meski sama sama memiliki 8 hal utama, tenyata ada sisi penempatan yang berbeda. Berikut adalah catatan kami : PRABOWO – HATTA – no urut 1 Dalam Agenda Program Nyata untuk menyelamatkan Indonesia, Point ke II Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan angka ke 6 menyebutkan : Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah ( Rp. 1 milyar ) per Desa / Kelurahan per tahun langsung ke Desa / Kelurahan dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang APBN yang disiapkan sebesarRp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 Desa / Kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu : Jalan, jembatan dan irigasi Desa dan pesisir Listrik dan air bersih desa Koperasi Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga keuangan mikro Lumbung desa Pasar Desa Klinik dan Rumah Sehat Desa Pendidikan danWirausaha Muda Desa Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa Hal lain yang mungkin dapat dimaksudkan terkait dengan desa ada angka 3 tentang pendirian bank Tani Nelayan serta angka 8 mempercepat reforma agraria, Pemahaman yang bisa ditangkap adalah bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (minimal sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. – pasal 72 UU Desa ) sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. JOKOWI – JK – Capres – no urut 2 Dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) disebutkan dalam angka ke 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerrah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal Desa lebih detail dalam agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8  menyebutkan : Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan member penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise dan pendampingan. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Kami...

Read More

BATALKAN CALEG INCUMBENT

BATALKAN CALEG INCUMBENT

Meminta KPU : BATALKAN CALEG INCUMBENT Anggota DPR / MPR 2009 – 2014 Karena tidak setia PANCASILA & UUD     MENIMBANG : Relawan Pemberdayaan Desa  Nusantara (RPDN), sejak 3 April 2013 telah menghimbau Desa Tanpa Atribut Kampanye.  Hal ini mendasar pada : UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102  pasal (2) disebut Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 17  menyebutkan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; RPDN sejak 12 Juli 2013, telah mengajak warga desa untuk TOLAK MUKA LAMA, dengan alasan anggota DPR 2009 – 2014 telah melakukan pembohongan dalam janji menyelesaikan UU Desa. RPDN sebagai organisasi Peduli Desa dengan semangat Mencerdaskan Masyarakat Desa, Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa menuju Desa Mandiri Bahagia Sejahtera telah mengingatkan tidak menjadi UU Desa sebagai dagangan Kampanye sejak 18 Desember 2013, dan pada kenyataanya anggota DPR 2009 – 2014 secara nyata telah mengikari semangat Reformasi yaitu membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali, sementara dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa memberi hak Kepala Desa menjabat 3 kali menjabat baik berturut turut maupun tidak, dari yang sebelumnya hanya 2 kali.   MENGINGAT : RPDN sebagai Organisasi yang berasaskan Gotong Royong yang menyadari penuh sebagai Eka Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara, meyambut baik Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yaitu membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang pada dasarnya adalah Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Pancasila adalah Dasar Negara yang tidak bisa disejajarkan dengan tiga pilar lainnya. RPDN melihat anggota DPR pasca reformasi  2003 – 2013 telah terbukti melanggar UUD dengan bukti 503 ‘judicial review’, sebanyak 167 diantaranya dikabulkan oleh MK, ini artinya sah dan terbukti anggota DPR dan Pemerintah SBY telah melakukan tindakan pelanggaran UUD Undang Undang No 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 51 ayat 1 huruf (f) menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945” Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan...

Read More

RUU Desa Disahkan, Kades Bakal Terima Gaji Tetap

RUU Desa Disahkan, Kades Bakal Terima Gaji Tetap

Sorak gembira para kepala desa (Kades)dari berbagai daerah di balkon sidang paripurna di Gedung DPR menyeruak pasca palu sidang diketuk pimpinan sidang Priyo Budi Santoso, Rabu (18/12). Pertanda, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu poin dalam RUU itu, Kepala Desa akan mendapat gaji tetap perbulannya. “Dengan disetujuinya RUU Desa,  maka menjadi UU,” ujar Priyo usai mengetuk palu sidang. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam, sumber dana pemberian gaji tetap bagi kepala desa berasal dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tentunya, APBN yang diterima kabupaten kota. Selain memperoleh penghasilan tetap, Kades dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Menurutnya, ketentuan mengenai pendapatan dan tunjangan Kades dan perangkat desa diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dikatakan Muqowam, anggaran yang berasal dari APBN yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka pemerataan pembangunan desa. “Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa,” ujarnya. Lebih jauh Muqowam menuturkan, RUU Desa mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Menurutnya, BUMD sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Hal itu dilakukan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa, Dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, RUU Desa  juga mengatur keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, lembaga itu melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  Anggota Komisi III Nasir Djamil mengamini pengesahan RUU Desa. Menurutnya, RUU Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia berharap, pemerintah segera membuat peraturan turunan dari UU Desa.  Selain itu, Nasir meminta pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membuat pelatihan kepada seluruh aparatur desa. Pasalnya dengan anggaran yang dialokasikan bagi desa bukannya dana yang kecil. Makanya, dengan adanya pelatihan pengelolaan alokasi anggaran desa, diharapkan dapat dikelola dengan baik agar terhindar dari penyelewengan dana tersebut.  “Jangan sampai dengan UU ini malah nanti bannyak kepala desa masuk penjara,” ujarnya.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi  mengatakan penyusunan RUU Desa kesepakatan pemerintah dan DPR. Dengan aturan tentang desa, setidaknya dapat menjadi aturan mengikat untuk mengatur desa menjadi lebih maju dan modern tanpa menghilangkan filosofi desa.  Gamawan berpendapat, desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional. Ia berharap dengan adanya RUU Desa menjadi UU mampu merespon demokratisasi dan...

Read More