DPR Tak Pantas Digaji

DPR Tak Pantas Digaji

Baru sepekan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) dilantik, kita sudah melihat tidak adanya semangat membangun bangsa dan negara dengan cara cara yang beradab. Yang dipertontonkan oleh anggota DPR hanyalah atraksi atraksi sandiwara perebutan kekuasaan tanpa ada semangat Pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam bertindak. Bila teguh dengan ke Tuhan an Yang Maha Esa, maka tidak ada satupun agama Tuhan yang mengajarkan memilih pemimpin dengan cara menang kalah. Dalam menentukan pemimpin dalam beragama selalu mendasar pada semangat siapa yang paling layak karena kemampuan dan kepantasannya. Bila teguh berpegang pada Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tidak ada perebutan pemimpin dengan cara cara yang tidak beradab. Teriak teriak, mencaci maki, saling bersahutan bahkan sampai “menyembunyikan” palu sidang, itu semua adalah cara manusia yang tidak beradab dalam bermusyawarah. Bila teguh dalam Persatuan Indonesia, maka tidak perlu bermusyawarah bergantung pada pertemuan SBY dan Megawati. Sidang di DPR MPR adalah persidangan untuk dan atas nama masyarakat pemilih, oleh karenannya meski hanya berseloroh rasanya kurang tepat ketua umum Gerindra mengatakan “Sudah ya, kalian siap-siap berperang,”. Bila berpegang pada Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, maka yang harus diutamakan adalah “hikmat”, “hikmat” adalah pertimbangan yang masuk akal, berdasarkan pengetahuan dan pengertian; kesanggupan menggunakan pengetahuan dan pengertian untuk memecahkan masalah. Hikmat artinya tidak bebal, tidak bodoh, dan tidak gila. Bila berpegang pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka menjadi sangat tidak berkeadilan ketika wakil rakyat bekerja tidak optimal untuk bangsa dan negara tetapi mendapatkan gaji dan fasilitas yang tidak kecil dari negara. Hentikan Perseteruan Pemilihan Presiden Lahirnya dua kubu Koalisi “Merah Putih” dan “Indonesia Hebat” adalah keberlanjutan dari perseteruan dalam pemilihan Presiden. Haruskah ini terus berlanjut, dipertontonkan kepada segenap generasi bangsa sikap yang tidak kesatria dan jumawa..? Jangalah pertandingan / kontestansi Presiden menghasilkan sikap, yang juara pongah / sombong dan yang kalah kemudian marah. Akankah semua ini juga berlanjut saat pelantikan Presiden, partai pendukung presiden terpilih mengerahkan massa dan koalisi partai pemenang legislatif berkehendak menggagalkan pelantikan…? Hentikanlah semua perseteruan kontestasi, banyak peermasalah rakyat yang harus diselesaikan. Indonesia belum cukup siap untuk menghadapi pasar bebas asia, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, dan masih banyak pengharapan masyarakat desa yang masih jauh dari penyelesaian meski sudah ada UU Desa. Dalam kesempatan ini Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara menyerukan : Untuk Jokowi, Prabowo, Megawati, SBY, Ical hentikanlah perseteruan yang hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk Ketua umum Partai dan para penasehat partai jaga dan kendalikan anggota partai anda yang kini duduk di DPR untuk mengutamakan kerja untuk rakyat bukan kerja untuk partainya. Untuk Jokowi, SBY, Menteri Keuangan dan Sekretariat DPR RI, dalam 3 bulan ke depan, seluruh anggota DPR RI layak untuk tidak menerima gaji. Setidaknya sampai anggota DPR mampu menunjukkan...

Read More

Prabowo Menyesatkan Desa

Prabowo Menyesatkan Desa

Belum genap sepekan dari Relawan Desa mengirimkan surat Tantangan Komitmen Calon Presiden tentang desa, indikasi menjadikan Desa dan Aparaturnya sebagai obyek kampanye telah terjadi. Surat RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) tertanggal 30 Mei 2014 dan diterima oleh  sekretariat tim capres pada 5 juni 2014 adalah tantangan untuk capres tidak mempolitisasi desa dan berani memberikan jawaban tegas dan terukur atas beberapa pertanyaan. Tantangan tersebut adalah : Dalam rangka usaha peningkatan kecerdasan politik masyarakat desa khususnya dan Seluruh Indonesia pada umumnya, maka RPDN dengan ini menyampaikan permohonan pernyataan resmi dari pasangan calon Presiden Wakil Presiden terkait dangan tindak lanjut dari Undang Undang Desa no 6 tahun 2014. Pernyataan resmi yang dimaksud adalah : (1) Kapan Peraturan Pemerintah tentang Desa semua bisa diselesaikan…? Bahwa, dalam UU Desa setidaknya terdapat 10 kata Peraturan Pemerintah (PP), yang setidaknya harus dibuat paling lambat 2 tahun sejak diundangkan ( diesbutkan dalam Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan). Bahwa sebuah PP, sepenuhnya dalam otoritas pemerintah dan dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah penanggungjawab utama dalam hal lahirnya PP, oleh karenanya kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN PERATURAN PEMERINTAH terkait desa akan diselesaikan semua, sesuai amanat UU Desa ?” (2) Kapan Alokasi Dana Desa dapat Penuh dianggaran di APBN…? Bahwa, dalam UU Desa pasal 72 ayat (1) huruf (b) menyebutkan pendapatan desa bersumber dari  “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;”, ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. dan ayat (4) menyebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Dalam penjelasan disebutkan “Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap”. Dalam hal alokasi dana desa yang bisa dilakukan secara bertahap, maka, kami berharap ada pernyataan kesanggupan resmi dari Presiden dan atau atas nama pasangan calon tentang “KAPAN / di Tahun Anggaran Kapan, Alokasi Dana Desa sesuai amanat UU Desa dijanjikan akan direalisasikan ?” (3) Berapa Kepantasan Aparat Desa mendapatkan Penhasilan tetap dari Negara…? Bahwa, dalam UU disebut dalam Pasal 66 ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan; dan ayat  (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal...

Read More

Relawan Desa Menantang Capres

Relawan Desa Menantang Capres

Dalam hal desa menjadi seksi karena menjelang pemilihan legislatif telah disahkan UU Desa, maka para caprespun ternyata dalam visi misi menyebutkan urusan desa dalam alinia khusus. Meski sama sama memiliki 8 hal utama, tenyata ada sisi penempatan yang berbeda. Berikut adalah catatan kami : PRABOWO – HATTA – no urut 1 Dalam Agenda Program Nyata untuk menyelamatkan Indonesia, Point ke II Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan angka ke 6 menyebutkan : Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah ( Rp. 1 milyar ) per Desa / Kelurahan per tahun langsung ke Desa / Kelurahan dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang APBN yang disiapkan sebesarRp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 Desa / Kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu : Jalan, jembatan dan irigasi Desa dan pesisir Listrik dan air bersih desa Koperasi Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga keuangan mikro Lumbung desa Pasar Desa Klinik dan Rumah Sehat Desa Pendidikan danWirausaha Muda Desa Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa Hal lain yang mungkin dapat dimaksudkan terkait dengan desa ada angka 3 tentang pendirian bank Tani Nelayan serta angka 8 mempercepat reforma agraria, Pemahaman yang bisa ditangkap adalah bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (minimal sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. – pasal 72 UU Desa ) sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. JOKOWI – JK – Capres – no urut 2 Dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) disebutkan dalam angka ke 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerrah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal Desa lebih detail dalam agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8  menyebutkan : Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan member penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise dan pendampingan. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Kami...

Read More

BATALKAN CALEG INCUMBENT

BATALKAN CALEG INCUMBENT

Meminta KPU : BATALKAN CALEG INCUMBENT Anggota DPR / MPR 2009 – 2014 Karena tidak setia PANCASILA & UUD     MENIMBANG : Relawan Pemberdayaan Desa  Nusantara (RPDN), sejak 3 April 2013 telah menghimbau Desa Tanpa Atribut Kampanye.  Hal ini mendasar pada : UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102  pasal (2) disebut Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 17  menyebutkan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; RPDN sejak 12 Juli 2013, telah mengajak warga desa untuk TOLAK MUKA LAMA, dengan alasan anggota DPR 2009 – 2014 telah melakukan pembohongan dalam janji menyelesaikan UU Desa. RPDN sebagai organisasi Peduli Desa dengan semangat Mencerdaskan Masyarakat Desa, Meningkatkan Profesionalitas Aparat Desa menuju Desa Mandiri Bahagia Sejahtera telah mengingatkan tidak menjadi UU Desa sebagai dagangan Kampanye sejak 18 Desember 2013, dan pada kenyataanya anggota DPR 2009 – 2014 secara nyata telah mengikari semangat Reformasi yaitu membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali, sementara dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa memberi hak Kepala Desa menjabat 3 kali menjabat baik berturut turut maupun tidak, dari yang sebelumnya hanya 2 kali.   MENGINGAT : RPDN sebagai Organisasi yang berasaskan Gotong Royong yang menyadari penuh sebagai Eka Sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara, meyambut baik Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yaitu membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang pada dasarnya adalah Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Pancasila adalah Dasar Negara yang tidak bisa disejajarkan dengan tiga pilar lainnya. RPDN melihat anggota DPR pasca reformasi  2003 – 2013 telah terbukti melanggar UUD dengan bukti 503 ‘judicial review’, sebanyak 167 diantaranya dikabulkan oleh MK, ini artinya sah dan terbukti anggota DPR dan Pemerintah SBY telah melakukan tindakan pelanggaran UUD Undang Undang No 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 51 ayat 1 huruf (f) menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945” Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan...

Read More

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

SIARAN PERS Setelah melalui proses panajang akhirnya DPR mensahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Meski diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak dan masing sangat mungkin dilakukan perubahan dengan proses hukum yang berlaku, setidaknya UU Desa mampu diselesaikan oleh DPR. Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) menyampaikan perhargaan pada DPR yang telah mengakomudir beberapa usulan yang pernah disampaikan melalusi surat kepada fraksi pada 27 April 2010 mapupn pada saat RDPU 24 mei 2012 yang antara lain terakomudir adalah : Mengusulkan agar dihapuskan perlakuan diskriminatif antara sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya, karena sebenarnya kedudukan mereka adalah sama, dan suasana yang tidak adil dan perbedaan imbalan yang sangat tidak layak berakibat pada rusaknya tatanan hubungan kerja yang harmonis yang pada akhirnya berakibat pada tidak dapat terwujud efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa Mengusulkan UU Desa tidak hanya mengatur Desa, Pemerintah Desa tetapi juga mengatur PERDESAAN, sebagai kawasan pembangunan ekonomi desa. Mengusulkan pengaturan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu kabupaten. Tidak ada sesuatu buatan manusi adalah sempurna, pun demikian UU Desa. RPDN menyadari hal tersebut dan oleh karena akan mempelajari lebih lanjut dan kemudian apabila dipandang peelu akan melakukan langkah hukum yang proporsional atas beberapa hal yang perlu diberi catatan. PERTAMA, RPDN merasa perlu untuk mencermati semangat Reformasi yaoitu membatasi kekuasaan yang salah satunya menghasilkan Pembatasan masa jabatan Presiden dan para kepala daerah Hanya dua periode menjabat. Yang kemudian akan dicermati adalah apakah ketentuan UU Desa  Pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat  (2)            Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sesuai dengan semangat Reformasi dan memiliki dasar pemikiran sosiologis, historis dan filosofis yang tepat ? Dan yang menjadi perhatian RPDN  dan perlu dicermati adalah DIM yang dibuat oleh partai dapat disampaikan sebagai berikut : PDI Perjuangan yang memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Partai GOLKAR, Demokrat dan GERINDRA memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. PAN, PPP dan PKB memberi catatan  “Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” PKS member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali  sampai usia saat pendaftaran maksimal 50 tahun” HANURA member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Tidak ada satupun dari partai...

Read More

Jangan Pilih Muka Lama

Jangan Pilih Muka Lama

Siaran Pers RUU DESA tidak selesai sesuai janji “JANGAN PILIH MUKA LAMA”   Adalah sebuah kepantasan apabila kami masyarakat desa seluruh Indonesia kecewa atas ketidakmampuan DPR menyelesaikan RUU Desa menjadi UU Desa sampai akhir masa sidang pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 yaitu 12 Juli 2013.   Mencermati tahapan proses yang sudah berjalan adalah : Bahwa amanat Undang Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD, menyebutkan bahwa “Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna” (pasal 139),  “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.” (pasal 148) dan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib” (pasal 152). Bahwa amanat Tata Tertib DPR menyebutkan bahwa  “pembahasan RUU dialakukan dalam 2 (dua) kali masa siding dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa sidang” (Pasal 141) Bahwa RUU Desa telah diterima DPR dari Pemerintah pada masa sidang III tahun 2011 – 2012 (bulan januari – mei 2012), yang berarti apabila patuh pada tata tertib DPR, maka RUU Desa seharusnya telah selesai dibahas dan disahkan pada akhir masa siding I tahun 2012 – 2013 (bulan  Agustus – Oktober 2012). Dan dalam hal diberikan toleransi lebih lanjut maka RUU Desa Harus sudah disahkan pada masa sidang II tahun 2012 – 2013 yang berakhir pada minggu ketiga Desember  2012. Bahwa ternyata hari ini, 12 juli 2013, pada akhir masa siding IV tahun 2012 – 2013 ternyata belum juga mampu diselesaikan.   Oleh karenanya, menunjuk pada tidak ada satu pasal TATA TERTIB DPR yang mengatur sangsi apabila Pansus atau komisi atau apapun yang ternyata tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai batasan waktu masa sidang yang telah ditetapkan, maka Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengajak segenap masyarakat desa untuk melakukan HUKUMAN SOSIAL POLITIK.   RPDN menilai anggota Pansus RUU Desa dan segenap Anggota DPR periode 2009 -2014 dan pemerintah SBY Budiono telah gagal memperhatikan dan memperjuangkan desa, dan oleh karenanya RPDN dengan ini menyakatakan siap mengulirkan gerakan : “JANGAN PILIH MUKA LAMA”   Gerakan ini adalah gerakan untuk menghimbau kepada masyarakat pemilih dari desa khususnya dan masyarakat pemilih seluruh Indonesia pada umunya agar pada pemilu 9 April 2013 untuk tidak lagi memilih calon legislatif yang sekarang telah duduk menjadi anggota DPR RI periode 2009 -2014.   Dan juga tidak pemilih calon Presiden yang merupakan bagian dari  pemerintah SBY Budiono. Seluruh jaringan RPDN akan bekerja total untuk mengajak mitra perjuangan RPDN yaitu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDSI) juga LSM Ormas Peduli Desa untuk mensosialisassikan gerakan ini.   Gerakan ini juga diharapkan menjadi alternatif bagi masyakat...

Read More