Inilah Alokasi Anggaran Desa APBN 2015

Inilah Alokasi Anggaran Desa APBN 2015

Jakarta – RPDN : Banyak pihak yang berharap berlebihan tehadap lahirnya UU Desa yang akan serta merta akan ada dana bensar masuk ke desa, merujuk pada janji janji calon presiden. Berapakah sebenarnya alokasi anggaran bersumber dari APBN 2015, banyak spekulasi yang berkembang bahkan hanya dengan  asumsi asumsi sama rata. Dasar besaran Alokasi Anggaran Desa bersumber dari APBN sebenarnya sangat tergantung pada besaran tranfer daerah di kabupaten. Apakah ada dana satu miliar atau satu koma empat miliar untuk tahun anggaran 2015..? Berikut adalah rincian Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari APBN 2015 yang ditetapkan oleh Pimpinan Badan ANggaran DPR RI dan Menteri Keuangan.. silahkan klik disini untuk mendapatkan data...

Read More

Peluang Pendampingan Bisnis Oleh BI

Peluang Pendampingan Bisnis Oleh BI

BISNIS ANDA ingin disupport BANK INDONESIA, Bank Sentral Republik Indonesia, agar mampu Bersaing di Dunia International jg siap berkompetisi  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015? Daftarkan perusahaan anda segera untuk mengikuti BUSINESS COACHING / pendampingan usaha “GRATIS” selama 6 Bulan Kriteria Peserta Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) : Wirausaha bergerak di : (a.) usaha dibidang apapun yg ingin dikembangkan ke ekspor dan (b.) sektor agribisnis (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) / hasil olahannya / turunannya Usaha telah dijalankan *maksimal 5th Akan lbh baik jk memiliki legal usaha, minimal SIUP / PIRT utk makanan dlm kemasan Menyampaikan Rencana Pengembangan Usaha singkat (Business Plan) Membutuhkan Business Coach Berkomitmen mengikuti keseluruhan program Diutamakan belum pernah mjd pemenang program Wirausaha sejenis Domisili di SUMUT & ACEH, SUMBAR & KEPRI, SUMSEL & BANGKA BELITUNG, JABAR, JATENG, NTB, NTT Apa yang akan dapatkan? Ilmu Step Bisnis Kelas Dunia Jaringan ke Organisasi Bisnis National & Internasional serta Organisasi Pertanian Nasional &  Internasional Pendampingan Usaha & Monitoring selama 6 bln Promosi Usaha Form dan pendaftaran : SUMUT & ACEH di www.wubisumut.com  Email : citra_a@bi.go.id  atau info@wubisumut.com JABAR  di www.wubijabar.com  Email : ainur_rk@bi.go.id  atau info@wubijabar.com  JATENG  di www.wubijateng.com  Email : hesti_cs@bi.go.id  atau info@wubijateng.com SUMSEL&BABEL di www.wubisumsel.com Email : miko_b@bi.go.id  atau info@wubisumsel.com SUMBAR&KEPRI di www.wubisumbar.com  Email : laura_ns@bi.go.id  atau info@wubisumbar.com NTB  di www.wubintb.com  Email : e_ariesty@bi.go.id  atau info@wubintb.com NTT  di www.wubintt.com  Email : bogo_g@bi.go.id  atau info@wubintt.com BISNIS ANDA ingin disupport BANK INDONESIA? Pin BB : 25D67385 Sms only : 0838-69-797979 Sumber :...

Read More

Relawan Desa Menantang Capres

Relawan Desa Menantang Capres

Dalam hal desa menjadi seksi karena menjelang pemilihan legislatif telah disahkan UU Desa, maka para caprespun ternyata dalam visi misi menyebutkan urusan desa dalam alinia khusus. Meski sama sama memiliki 8 hal utama, tenyata ada sisi penempatan yang berbeda. Berikut adalah catatan kami : PRABOWO – HATTA – no urut 1 Dalam Agenda Program Nyata untuk menyelamatkan Indonesia, Point ke II Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan angka ke 6 menyebutkan : Mengalokasikan dana APBN minimal 1 milyar rupiah ( Rp. 1 milyar ) per Desa / Kelurahan per tahun langsung ke Desa / Kelurahan dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang APBN yang disiapkan sebesarRp. 385 trilyun selama 2015-2019 bagi 75.244 Desa / Kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu : Jalan, jembatan dan irigasi Desa dan pesisir Listrik dan air bersih desa Koperasi Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga keuangan mikro Lumbung desa Pasar Desa Klinik dan Rumah Sehat Desa Pendidikan danWirausaha Muda Desa Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa Hal lain yang mungkin dapat dimaksudkan terkait dengan desa ada angka 3 tentang pendirian bank Tani Nelayan serta angka 8 mempercepat reforma agraria, Pemahaman yang bisa ditangkap adalah bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (minimal sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. – pasal 72 UU Desa ) sepenuhnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. JOKOWI – JK – Capres – no urut 2 Dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) disebutkan dalam angka ke 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerrah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal Desa lebih detail dalam agenda BERDAULAT DI BIDANG POLITIK yaitu pada angka ke 8  menyebutkan : Kami memdedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan member penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise dan pendampingan. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan. Kami akan memastikan redistribusi Negara, baik dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada Desa, berjalan secara efektif. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan – regulasi baru tentang share- holding antara Pemerintah, investor dan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan–regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Kami...

Read More

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

UU DESA, Jangan Jadi Transaksi POLITIK

SIARAN PERS Setelah melalui proses panajang akhirnya DPR mensahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Meski diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak dan masing sangat mungkin dilakukan perubahan dengan proses hukum yang berlaku, setidaknya UU Desa mampu diselesaikan oleh DPR. Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) menyampaikan perhargaan pada DPR yang telah mengakomudir beberapa usulan yang pernah disampaikan melalusi surat kepada fraksi pada 27 April 2010 mapupn pada saat RDPU 24 mei 2012 yang antara lain terakomudir adalah : Mengusulkan agar dihapuskan perlakuan diskriminatif antara sekretaris desa dengan perangkat desa lainnya, karena sebenarnya kedudukan mereka adalah sama, dan suasana yang tidak adil dan perbedaan imbalan yang sangat tidak layak berakibat pada rusaknya tatanan hubungan kerja yang harmonis yang pada akhirnya berakibat pada tidak dapat terwujud efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa Mengusulkan UU Desa tidak hanya mengatur Desa, Pemerintah Desa tetapi juga mengatur PERDESAAN, sebagai kawasan pembangunan ekonomi desa. Mengusulkan pengaturan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu kabupaten. Tidak ada sesuatu buatan manusi adalah sempurna, pun demikian UU Desa. RPDN menyadari hal tersebut dan oleh karena akan mempelajari lebih lanjut dan kemudian apabila dipandang peelu akan melakukan langkah hukum yang proporsional atas beberapa hal yang perlu diberi catatan. PERTAMA, RPDN merasa perlu untuk mencermati semangat Reformasi yaoitu membatasi kekuasaan yang salah satunya menghasilkan Pembatasan masa jabatan Presiden dan para kepala daerah Hanya dua periode menjabat. Yang kemudian akan dicermati adalah apakah ketentuan UU Desa  Pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat  (2)            Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sesuai dengan semangat Reformasi dan memiliki dasar pemikiran sosiologis, historis dan filosofis yang tepat ? Dan yang menjadi perhatian RPDN  dan perlu dicermati adalah DIM yang dibuat oleh partai dapat disampaikan sebagai berikut : PDI Perjuangan yang memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Partai GOLKAR, Demokrat dan GERINDRA memberi catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”. PAN, PPP dan PKB memberi catatan  “Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” PKS member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali  sampai usia saat pendaftaran maksimal 50 tahun” HANURA member catatan “Masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Tidak ada satupun dari partai...

Read More

Pengesahan RUU Desa Sebaiknya Ditunda

Pengesahan RUU Desa Sebaiknya Ditunda

RENCANA pengesahan RUU Desa 17 Desember mendatang meresahkan berbagai kalangan. UU ini kelak didinyalir justru akan menimbulkan kekacauan lantaran sejumlah persoalan yang diatur dalam UU tersebut justru melemahkan kewenangan lembaga desa itu sendiri, sementara otoritas kepala desa semakin meluas. Pimpinan Pusat Relawan Desa Nusantara, Suryokoco Suryoputro berharap, sebaiknya pengesahan RUU Desa dievaluasi kembali, karena dia melihat ada sejumlah persoalan yang justru akan menjadi masalah dalam implementasinya. ”Lebih baik ditunda terlebih dahulu,” tuturnya kepada Radar Bekasi usai diskusi terkait UU Desa yang diselenggarakan Departemen Forum Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNISMA Bekasi, Kamis (5/12). Alokasi angaran Rp1 miliar pada masing-masing desa, kata dia kurang efektif. Menurutnya, yang desa butuhkan desa bukan mengenai uang, tetapi lebih kepada kewenangan seperti yang atur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa. Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa desa itu membutuhkan kail bukan ikan. Jadi, semestinya ada penegasan kembali mengenai Permendagri tersebut. Persoalan lain, kata Suryokoco, otoritas kepala desa terlalu besar dalam RUU tersebut, dan BPD yang seharusnya mempunyai fungsi kontrol justru tidak diberikan ruang yang cukup. “Artinya ketika bicara kepala desa, yang bisa tiga kali masa jabatan, otoritas kepala desa terlalu besar dan untuk posisi BPD, tidak diberikan ruang yang cukup,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap RUU dievaluasi ulang. Dia khawatir RUU ini dikeluarkan untuk dimanfaatkan kepentingan politik 2014. (neo) Sumber :...

Read More

Jangan Pilih Muka Lama

Jangan Pilih Muka Lama

Siaran Pers RUU DESA tidak selesai sesuai janji “JANGAN PILIH MUKA LAMA”   Adalah sebuah kepantasan apabila kami masyarakat desa seluruh Indonesia kecewa atas ketidakmampuan DPR menyelesaikan RUU Desa menjadi UU Desa sampai akhir masa sidang pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 yaitu 12 Juli 2013.   Mencermati tahapan proses yang sudah berjalan adalah : Bahwa amanat Undang Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD, menyebutkan bahwa “Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna” (pasal 139),  “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.” (pasal 148) dan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib” (pasal 152). Bahwa amanat Tata Tertib DPR menyebutkan bahwa  “pembahasan RUU dialakukan dalam 2 (dua) kali masa siding dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa sidang” (Pasal 141) Bahwa RUU Desa telah diterima DPR dari Pemerintah pada masa sidang III tahun 2011 – 2012 (bulan januari – mei 2012), yang berarti apabila patuh pada tata tertib DPR, maka RUU Desa seharusnya telah selesai dibahas dan disahkan pada akhir masa siding I tahun 2012 – 2013 (bulan  Agustus – Oktober 2012). Dan dalam hal diberikan toleransi lebih lanjut maka RUU Desa Harus sudah disahkan pada masa sidang II tahun 2012 – 2013 yang berakhir pada minggu ketiga Desember  2012. Bahwa ternyata hari ini, 12 juli 2013, pada akhir masa siding IV tahun 2012 – 2013 ternyata belum juga mampu diselesaikan.   Oleh karenanya, menunjuk pada tidak ada satu pasal TATA TERTIB DPR yang mengatur sangsi apabila Pansus atau komisi atau apapun yang ternyata tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai batasan waktu masa sidang yang telah ditetapkan, maka Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengajak segenap masyarakat desa untuk melakukan HUKUMAN SOSIAL POLITIK.   RPDN menilai anggota Pansus RUU Desa dan segenap Anggota DPR periode 2009 -2014 dan pemerintah SBY Budiono telah gagal memperhatikan dan memperjuangkan desa, dan oleh karenanya RPDN dengan ini menyakatakan siap mengulirkan gerakan : “JANGAN PILIH MUKA LAMA”   Gerakan ini adalah gerakan untuk menghimbau kepada masyarakat pemilih dari desa khususnya dan masyarakat pemilih seluruh Indonesia pada umunya agar pada pemilu 9 April 2013 untuk tidak lagi memilih calon legislatif yang sekarang telah duduk menjadi anggota DPR RI periode 2009 -2014.   Dan juga tidak pemilih calon Presiden yang merupakan bagian dari  pemerintah SBY Budiono. Seluruh jaringan RPDN akan bekerja total untuk mengajak mitra perjuangan RPDN yaitu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDSI) juga LSM Ormas Peduli Desa untuk mensosialisassikan gerakan ini.   Gerakan ini juga diharapkan menjadi alternatif bagi masyakat...

Read More