Jangan Usik Desaku

Jangan Usik Desaku

Jakarta – RPDN :  Maraknya kejadian kerusuhan yang berbau SARA akhir akhir ini adalah bagian yang dapat membawa kita pada kemunduran peradaban Bangsa. Dalam sila Pancasila jelas sekali bahwa bagsa ini sangat Beriman bukan hanya dengan satu agama, dan kita sebagai bangsa pun telah sepakat untuk menjaga kebersamaan dengan Persatuan Indonesia. Melihat pada kenyataan rapinya aksi, besarnya kekuatan dan kiriman dari daerah diluar wilayah kejadian, jelas sekali bahwa gerakan gerakan tersebut diorganisir dengan baik. Mulai dari kekuatan logistik, kematangan perencanaan, hadirnya komunitas dalam petunjuk “tokohnya” dan lanjutan tanggapan atas peristiwa yang kemudian demikian menarik menjadi topik pembicaraan, jelas aksi berbau SARA ini memiliki kekuatan yang pantas untuk ditelur lebih dalam. Peneluran menyangkut siapa “juragan” yang menjadi juru bayar, siapa “jenderal” yang merancang serangan, siapa “tokoh agama” yang memerintah pengikutnya dan siapa “politisi kota” yang kemudian asyik dan lantang bercerita ataupun memberi analisa. RPDN hanya mampu menghimbau Dengan aksi pemasangan spanduk keprihatinan issu berbau SARA  ini, RPDN berharap agar mereka mereka yang terlibat didalam aksi sadar untuk berhenti mengorganisir dan mempolitisir aksi untuk terjaganya kerukunan dan kedamaian Indonesia. RPDN yakin tidak mungkin itu dilakukan tanpa peran serta “juragan” sebagai Juru bayar, “jenderal” sebagai pengatur strategi, “tokoh agama” yang memprovokasi dan “politisi kota” yang mengacau ketentraman desa agar tumbuh ketidakpercayaan pada Negara. Aksi pemasangan spanduk yang hanya dilakukan di beberapa titik di Jakarta lebih karena keterbatasan kemampuan RPDN dan juga sekedar mengingatkan tanpa ingin memmberikan reaksi yang berlebihan atas peristiwa aksi berbau SARA tersebut. RPDN mengingatkan Untuk para “juragan”, “jenderal”, “tokoh agama” dan “politisi kota”, RPDN hanya ingin mengingatkan. Apabila ada kepandaian dan energi yang berlebih dari mereka, RPDN mengajak untuk sisa energi dan kepandaian yang mereka miliki, baiknya dimanfaatkan untuk ikut menjaga Indonesia dan memperhatikan penguatan...

Read More

Dialog Desa : Selesaikan RUU Desa…!!

Dialog Desa : Selesaikan RUU Desa…!!

Jakarta – RPDN : Dialog Desa yang diinisiasi oleh RPDN pada hari selasa, 15 Februari di Hotel Bidakara, Jakarta berhasil dihadiri oleh Ubaidi Rosidi (Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Dimyati (Ketua Umum Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Djafar Habsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI). Dalam kesempatan dialog yang dihadiri oleh lebih kurang 100 orang perangkat desa dari seluruh Indonesia, pengurus pusat, penasehat dan anggota dewan pakar RPDN  ini mengambil tema “Reposisi Desa dan Perdesaan, Mencermati Proses RUU Desa”. Beberapa hal yang menanrik mengemuka dalam dialog ini adalah : Desa itu Masa Depan Bangsa Dalam kesempatan dialog, Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan “Konsentrasi kita bagaimana UU Desa terwujud dengan cepat dan kita mendorong pemerintah untuk menyelesaikan rancangan UU-nya,”, Dilanjutkan pula bahwa “Jangan diragukan komitmen kami. Pasti, pasti untuk membangun desa. Partai Demokrat berkomitmen memberikan yang terbaik buat desa dan masyarakat,” Menurut Anas, komitmen itu dikarenakan desa adalah ujung tombak pembangunan sehingga perlu perhatian. “Kita punya komitmen untuk memperjuangkan. Payung desa memang sudah ada, tapi belum lengkap. Karena itu, konsentrasi kita bagaimana UU tentang perangkat desa bisa terwujud,” kata Anas. “PD akan jadi mitra dalam ikhtiar membangun desa, membangun perangkat desa dalam semua hal, terutama kesejahteraan perangkat. Sebagian besar pundak bangsa ini adalah desa. Desa itu masa depan bangsa. Kalau tidak ada desa, tidak ada perangkat desa, negara tidak berputar. Memajukan bangsa tidak hanya kota saja, tapi perlu sinergi antara kota dan desa. Dan perangkat yang paling tahu adalah perangkat desa,” “Saya mengerti perangkat desa karena kakak saya adalah sekretaris desa. Ini sebetulnya pembicaraan orang desa dengan orang desa. Fraksi bisa berkerja dengan baik untuk memajukan perangkat desa,” tukasnya. Anas berjanji, Demokrat akan menjadi mitra baik bagi perangkat desa. Segala aspirasi perangkat desa akan diperjuangkan di parlemen untuk jadi kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan tidak mengenakkan “Kami sudah datang pada PDI Perjuangan untuk minta bantu mengenai UU Perangkat Desa. Tapi, jawabannya tidak mengenakkan. Mereka beralasan tidak bisa membantu karena PDIP adalah partai oposisi,” ujar Ketua Umum PPDI, Ubaidi Rosidi. Oleh karenanya Ubaidi berharap teman teman perangkat desa dapat menyikapi dengan tapat langkah apa yang harus dilakukan terhadap para pendukung dan para penghambat. ”Kalo kita didukung ya sepantasnya juga kita mendukung mereka, dan untuk yang tidak mendukung ya kita selayaknya tidak mendukung mereka” demikian lanjut Ubaidi. Dalam kesempatan lanjutan, Ubaidi mengatakan ”PPDI harus selalu menjaga soliditasnya, jangan sampai ada anggota PPDI yang mengikuti agenda agenda PPDI tetapi ternyata hanya menjadi ”informan” bagi organisasi lain yang tidak mendukung PPDI”. ”Silaturahmi dengan pimpinan Partai Politik adalah hal yang penting untuk mensukseskan perjuangan PPDI” demikian ditandaskan ketua umum PPDI dalam rangka mengantisipasi usaha pengembosan dan pemecah belahan PPDI ke depan. Salut untuk kerja keras...

Read More

Penguatan Pusinfo PPDI

Penguatan Pusinfo PPDI

Yogyakarta – RPDN :  Senin, 10 Januari 2011 di hotel Yogyakarta diadakan Konsolidasi TIM dan Workshop Pusat informasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia. ( Pusinfo PPDI ) yang mengambil tema ”Mengukir Karya Menjadi Cerita”. Dalam acara ini, PP RPDN mengambil peran aktif sebagi insiator dan fasilitator penyelenggaraan kegiatan. Peran serta RPDN lebih dengan pertimbangan bahwa semangat yang diusung RPDN salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat Desa dan peningkatan Profesionalitas Aparatur Desa. PPDI sebagai organisasi perangkat desa yang juga sebagai aparatur desa dipandang sangat tepat sebagai sarana pelaksanaan semangat RPDN, disisi yang lain ketua RPDN juga sebagai salah satu penasehat Pusat PPDI. Suryokoco Ketua PP RPDN mengatakan “Informasi adalah sumber kekuatan, menurut John Naisbitt – Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak, Artinya kekuatan baru dalam sebuah komunitas tergantung pada bagaimana komunitas itu mampu menyebarluaskan informasi yang dimiliki secara cerdas, tegas dan luas”. “Pusinfo PPDI (Pusat Informasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia) dibangun dengan kepentingan menyebarluaskan informasi organisasi dalam rangka mendukung sukses organisasi (PPDI), Pusinfo PPDI harus mampu menjadi salah satu sumber sumber kekuatan bagi perjalanan perjuangan perangkat desa” kata Suryokoco....

Read More

Pemikiran RUU Desa Disampaikan Pada Fraksi PDI Perjuangan

Pemikiran RUU Desa Disampaikan Pada Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta- RPDN : Dalam rangka partisipasi publik terkait dengan berkembangnya gagasan dibuatnya RUU Desa oleh Pemerintah yang tentunya akan masuk ke DPR RI untuk dibahas, maka RPDN melalui surat tertanggal 27 April 2010 berkirim surat kepada Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran pemikrian gagasan. Berikut adalah isi lengkapnya : USULAN & MASUKAN UU PERDESAAN (tentang desa, pemerintah desa dan pembangunan perdesaan )   Mengingat Bahwa : UUD Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang. Yang dalam hal ini dapat disebut sebagai desa atau sebutan lainnya. Kebutuhan masyarakat Perdesaan terhadap regulasi baru yang lebih memihak kepentingan mereka karena pembangunan yang sudah berjalan lebih menitik beratkan pada masyarakat perkotaan yaitu jasa, industri dan perdagangan. Menunjuk pada pusat sebaran kependudukan, desa adalah kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan yaitu dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58% di antaranya adalah orang desa dan 70% nya adalah petani. Diperlukan sebuah UU yang komprehensif dan holistik menyangkut desa dan perdesaan, dimana memuat kedudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, alokasi anggaran dari APBN dan APBD untuk desa, sumber-sumber ekonomi desa, termasuk tata kelola sumber daya alam, demokrasi, dan birokrasi desa. UU desa dan pembangunan perdesaan juga memuat sebuah desain dan strategi baru pembangunan yang menempatkan desa sebagai arus utama pembangunan nasional. Masyarakat desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan berdaulat dalam menentukan nasib mereka sendiri dan bukan obyek pembangunan seperti selama ini. Desa sebagai bagian yang strategis dalam tata kelola pemerintahan, maka pemerintahan desa selayaknya posisi sebagai daerah otomon tingkat III   Menimbang Bahwa : Sosok Apatar Desa dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya selama ini dipandang sebagai pemimpin masyarakat yang lugu, sederhana, sabar, nrima (tidak banyak menuntut), dan ciri-ciri lain yang mencitrakan mereka adalah pamong yang patuh kepada atasan, dekat dengan rakyat, dan bersedia bekerja keras untuk rakyat. Adanya gerakan kepala desa menuntut hak politik dan hak pencalonan tanpa ada batasan periode masa jabatan tetapi dibatasi umur yang “sepertinya” sudah mendapat angin segar dari DPR RI. Adanya gerakan kepala desa yang menuntut agar masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun yang “sepertinya” sudah mendapat angin segar dari DPR RI. Adanya gerakan perangkat desa yang menuntut agar di PNS kan seperti yang dilakukan pada sekretaris desa Adanya janji politik pada saat kampanye pemilihan legislatif tentang dana untuk desa “satu desa – satu miliar”   Memperhatikan Bahwa : Pengaturan tentang desa diatur dalam UU 32 tahun 2004 yang terdiri satu bab, enam bagian yang terdiri dari 17 pasal dirasa masih perlu mendapat perhatian yang mendasar yaitu :...

Read More