Deklarasi

PIAGAM DEKLARASI

RELAWAN PEMBERDAYAAN DESA NUSANTARA

Pada hakekatnya desa merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bersifat otonom asli dan mandiri, mempunyai tatanan dan pengaturan sendiri, dimana kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat senantiasa didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dan terdapat pada masyarakat setempat.

Desa, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas

Keleluasaan mengatur pemerintahan dan pembangunannya sendiri tersebut, tetap dengan memperhatikan bahwa desa berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana didalamnya terdapat tata pemerintahan negara Indonesia dan aturan dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Kewenangan Pemerintah dalam tata pemerintahan dan pembangunan desa, juga hanya berada dan sebatas pada hubungan antara pemerintahan desa dengan sistem tata pemerintahan negara Indonesia dan hubungan kemasyarakatan  dalam berbangsa dan bernegara.

Kondisional menunjukkan ketidakmampuan aparat menterjemahkan paraturan-peraturan, dan ketiadaan inovasi dalam membuat kebijakan yang menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat desa, dapat membuat pelaksanaan otonomi pemerintahan desa semakin carut marut dan kabur. Campur tangan Pemerintah yang terlalu jauh akan menempatkan desa pada tatanan budaya yang tidak otonom.

Desa adalah akar kehidupan masyarakat Indonesia, tempat sebagian besar rakyat Indonesia melangsungkan kehidupannya, dan mempunyai cara dan aturan tersendiri yang khas dalam mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itulah, Pemerintah perlu sejenak memperhatikan dan mendengar bagaimana keinginan warga desa dalam mengatur dan memperlakukan dirinya sendiri ? Janganlah lagi melihat desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan nasional negeri ini, tetapi pandanglah desa sebagai entitas yang memiliki nilai dan kearifan sendiri dalam menyelenggarakan dan mengatur kehidupan pemerintahannya dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Berangkat dari pemikiran inilah, maka dibentuk RPDN ( Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ) yang diharapkan mampu menjadi alat perjuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Akademisi & Praktisi Pemberdayaan Desa se Indonesia dalam mensejahterakan Masyarakat Pedesaan Indonesia. Menjadikan desa di Indonesia sebagai desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah ( RPJM ) Nasional, yang mana prioritas pembangunan dan arah kebijakan PEMBANGUNAN PERDESAAN antara lain dengan memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumber daya-sumber daya produktif, pelayanan publik, meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan serta meminimalkan risiko kerentanan, maka sepantasnyalah Desa menjadi perhatian penting Pemerintah.

Semangat pembangunan desa tidak cukup hanya dalam tataran rencana semata, akan tetapi harus benar benar dimanifestasikan dalam setiap kebijakan pemerintah menyangkut pedesaan.

 RPDN siap melakukan pengawalan kebijakan pemerintah menyangkut pemberdayaan desa dan memberikan saran masukan dan pemikiran pembangunan desa Indonesia dengan mendasarkan pada:

  1. Desa menjadi entitas yang memiliki nilai dan kearifan sendiri dalam menyelenggarakan dan mengatur kehidupan pemerintahannya dalam mensejahterakan masyarakatnya, yang mendasar pada hak asal usul dan adat istiadat desa
  2. Pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas aparat dan kecerdasan masyarakat desa.
  3. Pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan sistematis, berkelanjutan dan memperhatikan kondisi dan potensi desa
  4. Pengembangan potensi ekonomi pedesaan dengan penguatan badan usaha milik desa (bumdes)  serta pembuatan jaringan kerja bumdes

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dengan didorong keinginan Masyarakat Desa Cerdas, Aparat Desa Profesional Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera, maka dengan ini kami nyatakan berdirinya RELAWAN PEMBERDAYAAN DESA NUSANTARA.

Dinyatakan di Jakarta

pada tanggal  8 Februari 2008

Pendiri

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara

Atas nama Masyarakat Peduli Desa Indonesia

SURYOKOCO SURYOPUTRO

Bagikan :