Pedoman Program

Hakekat Kehadiran Program :

  1. Masyarakat Pedesaan Indonesia memiliki falsafah hidup yang masih kuat,  tumbuh dan berkembang adalah kegotong-royongan. Falsafah hidup yang luhur ini telah diterjemahkan dengan baik dalam tataran kehidupan masyarakat yaitu : Ketuhanan yang bertoleransi, Demokrasi yang berkeadilan, dan Setiakawan tanpa diskriminasi. Berpedoman pada falsafah hidup masyarakat yang bergotong-royong ini maka lahir tiga prinsip dasar  berbangsa dan bernegara yaitu : (1) Kesetaraan dalam kesederajatan (2) kebebasan yang bertanggung jawab (3) Kebersamaan dengan mengedepankan kesetiakawanan.
  2. Kegotong-royongan adalah budaya banqsa yang merupakan bangunan bawah sadar atau fondasi dari masyarakat. Semangat kebangsaan juga merupakan sumber nilai moral yang mengilhami dan mengikat masyarakat untuk berbesar hati mengakui segala kekurangan diri dan menerima kelebihan pihak lain untuk dipersatukan dalam sinergitas kebangsaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik.
  3. Penguasaan ekonomi oleh konglomerasi multi nasional yang menyengsarakan, dan perilaku keseweng-wenangan sosial, telah menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman dan menghadirkan kecemasan di tengah tengah masyarakat yang pada gilirannya akan mangakibatkan disintegrasi bangsa. Tanggungjawab untuk menciptakan stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, tertib hukum dan tertib sosial politik tidak mungkin hanya dibebankan pada Negara.
  4. Bermodal dasar falsafah kegotong-royongan, maka sudah seharusnya masyarakat mengambil tugas dan tanggungjawab menjaga stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, tertib hukum dan tertib sosial politik  tersebut dengan mengembangkan iklim persaudaraan kebangsaan yang memegang prinsip kesetaraan, kebebasan dan kebersamaan.
  5. Sebuah kenyataan yang terjadi saat ini adanya stereotif minor terhadap masyarakat pedesaan di Indonesia. Masyarakat pedesaan Indonesia mempunyai ciri :  (a) bersikap apatis terhadap proyek pembangunan; (b) partisipasi masyarakat rendah dalam pembangunan; (c) penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan; (d) ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya; (e) tingkat adopsi masyarakat rendah terhadap inovasi; (f) masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah; dan, (g) tidak memiliki potensi untuk diikutsertakan dalam pelaksana pembangunan.
  6. Lemahnya SDM pedesaan di Indonesia harus ditangani dengan langkah Efisien dimana era globalisasi mengharuskan adanya daya saing yang tinggi, dan profesional. Batas wilayah menjadi semakin semu. Pertimbangan perbandingan (comparative advantage) harus dapat dikombinasikan dengan pertimbangan keuntungan (compatitive advantage). Kegiatan yang lebih menguntungkan, lebih banyak memberikan manfaat yang akan menjadi pilihan.
  7. Upaya Penanggulangan dilakukan dengan mempersiapkan masyarakat pedesaan agar lebih berdaya, mau bekerja keras, menguasai ilmu dan teknologi tepat guna, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai salah satu pelaksana pembangunan.
  8. Dengan campurtangan dari berbagai pihak yaitu (a) tokoh masyarakat, (b) aparat pemerintah dan (c) akademisi pada masyarakat pedesaan dengan cara yang bijaksana perlu terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan .yang sebagian belum mampu memahami hakikat pembangunan (karena memang tidak pernah dilibatkan).
  9. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dipandang perlu adanya sebuah   organisasi kemasyarakatan yang mempunyai konsen tinggi dalam usaha – usaha menghidupkan, mendorong dan melaksanakan usaha – usaha bagi terwujudnya semangat kegotongroyongan masyarakat pedesaan menjadi kekuatan baru bagi kebangkitan dan kejayaan Indonesia. Organisasi ini akan berfungsi sebagai fasilitator dalam rangka menciptakan suasana kemasyarakatan yang bekerja bergotongroyong dalam rangka mendukung cita cita proklamasi dengan berangkat dari masyarakat pedesaan di Indonesia.

Hakekat Program :

  1. Situasi bangsa dan negara Indonesia pasca reformasi ternyata masih sangat rentan dengan berbagai macam konflik dan hampir semua institusi sosial, baik dalam level mikro maupun makro, mengalami krisis konsolidasi dan disintergasi. Terutama institusi – institusi sipil , yang tadinya diharapkan sebagai penyangga sekaligus katalisator, juga mengalami apa yang disebut civic deficit, yaitu keadaan diskonsolidasi sipil akibat krisis kapasitas dan kompetensi para aktor – aktor sipil untuk bersinergi dalam penyaluran kepentingan masing – masing. Keadaan ini sungguh memprihatinkan, karena berdampak kepada stabilitas nasional, ekonomi, sosial maupun politik.
  2. Lemahnya ikatan – ikatan intra clan ekstra komunitas (intra¬ extra community ties) adalah bentuk nyata dari civic defisit. Kenyataan inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kerawanaan konflik dalam segala bentuk, baik secara vertikal (politik, struktural) maupun horizontal (etnik, agama clan sara). Maraknya lembaga – lembaga civil society dalam berbagai bentuk (formal clan informal), bukanlah jaminan bagi berkembangnya demokrasi yang sehat, karena sebagian besar lembaga – lembaga tersebut terkotak – kotak dalam radius komunitas yang terbatas.
  3. Namun demikian menjamurnya   sipil (civil society organization) dalam segala bentuk, tentu saja harus disambut dengan gembira. Paling tidak babak baru sejarah Indonesia tersimbolkan dalam karakter masyarakat sipil seperti kebebasan (independence) dan kesukarelaan (voluntereness). Semangat dan karakter ini selayaknya dipertahankan karena memiliki potensi untuk bertali temali dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang paling moderen dewasa ini. Karena memberikan penghargaan yang penuh terhadap nilai keadilan (equality), kebebasan (liberty) dan persaudaraan (fratenity). Untuk itu membangun kultur dan jaringan sipil yang bersifat lintas batas, inklusif, yang berlandaskan nilai kemanusiaan universal dan nilai – nilai kebangsaan adalah keniscayaan sejarah.
  4. Kesenjangan masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam menikmati hasil pembangunan akan memudahkan masyarakat terpropokasi              dan       terpancing         untuk melakukan pembangkangan terhadap nilai – nilai persaudaraan, kemanusiaan, keadilan dan kebangsaan yang universal, yaitu dengan menyebarkan konflik disertai kekerasandan mengabaikan arti pentingnya perdamaian sosial (social & peaceful order).
  5. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ( tokoh, aparat dan akademisi) diaharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi dan kekuatan perekat kebersamaan dalam pemberdayaan mayarakat pedesaan Indonesia
  6. Berbagai program RPDN diharapkan mampu menjembatani ikatan – ikatan persaudaraan dan kebangsaan yang melebihi batas etnik, suku bangsa, golongan dan agama.

Target Program :

  1. Terbentuknya persaudaraan yang kuat antar elemen ( tokoh, aparat dan akademisi ) dalam semangat pemberdayaan masyarakat pedesaan Indonesia
  2. Terbentuknya etika berbangsa dan bernegara yang memperhatikan pada nilai nilai kearifan local yang sejalan dengan nilai agama, budaya,, moralitas serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
  3. Terbentuknya kader – kader pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berkepribadian Indonesia
  4. Terbentuknya kerukunan sosial yang bersifat lintas agama, suku, budaya dan golongan.
  5. Terbentuknya   massa kader pemberdayaan masyarakat desa yang akan mampu menjadi lokomotif percepatan pembangunan nasional.

Ruang Lingkup Program ;

RPDN merupakan organisasi kader pemberdayaan masyarakat desa yang mempunyai cakupan kegiatan yang bersifat nasional yang memposisikan diri sebagai potensi efektif bangsa dalam membangun dan mengembangkan  kehidupan dan berbangsa Indonesia.

Orientasi Program :

  1. RPDN mempunyai orientasi membangun dan mengembangkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.
  2. RPDN mempunyai orientasi memberdayakan seluruh jajaran agar mampu mandiri, terbuka dan professional di bidangnya.

Wawasan Program :

RPDN dalam modal dasar Pembangunan  Nasional harus menempatkan diri sebagai potensi efektif dan professional masyarakat dalam usaha merangkum kehendak segenap lapisan masyarakat pedesaan dalam mewujudkan Indonesia yang moderen, terbuka, dinamis serta mandiri.

Bagikan :