Tim Kerja

Kepengurusan RPDN dikembangkan dengan secara efisien / ramping dengan pertimbangan kemudahan pengendalian organisasi. ( 9 pengurus di tingkat pusat, 7 pengurus di tingkat wilayah / propinsi, 5 pengurus di tingkat daerah / kab-kota )

Secara struktural Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah memiliki garis koordinasi yang tegas akan tetapi masing masing tingkatan memiliki otoritas mengelola organisasi dan mandiri dalam kegiatannya

Pengelolaan kegiatan Kepengurusan RDPN di tiap tingkatan mendasarkan prinsip profesional & proporsional. Profesional artinya setiap anggota pengurus yang aktif dihargai secara profesional dari tiap agenda kegiatan dilakukan oleh RPDN. Proporsional diartikan bahwa dalam penghargaan diberikan berdasarkan besaran partisipasi pada tiap kegiatan.

Dewan Pakar terdiri orang yang memiliki pengetahuan yang luas di bidangnya dan memiliki komitmen dalam pemberdayaan masyarakat desa, dan menyatakan kesediaannya bergabung sebagai tenaga ahli sesuai bidang keahliannya menyangkut pemberdayaan masyarakat desa. Dewan Pakar hanya ada ditingkat pusat dan wilayah. Hak dan kewajiban anggota dewan pakar diatur dalam aturan organisasi.

Dewan Pembina ditetapkan oleh pengurus di tiap tingkatan dengan memperhatikan ketokohan birokrasi dan tokoh masyarakat yang dianggap mampu membina dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

Keanggotaan terbuka untuk setiap orang yang merasa memiliki kesadaran dan kesiapan untuk melakukan pemberdayaan masrakat pedesaan di Indonesia dengan target anggota terdiri dari 3 elemen masyarakat yaitu Birokrat, Akademisi dan masyarakat Umum